Hadapi Tekanan Fiskal 2026, Pemkab Majalengka Cari Pendanaan ke Provinsi dan Pemerintah Pusat

kacenews.id-MAJALENGKA-Akibat pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD), Pemerintah Kabupaten Majalengka segera melakukan pemetaan ulang kegiatan yang telah direncanakan agar bisa tetap terbiayai dan tidak menganggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Upaya ini dilakukan setelah adanya pemberitahuan pengurangan dana tranfer dari pusat yang nilainya mencapai Rp 100,3 miliaran lebih, yang berdampak turunnya RAPBD sebesar 0,55 % dibanding 2025 yang mencapai Rp 3,072 triliun atau menjadi Rp 3,055 triliun.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Majalengka, Yayan Sumantri turunnya dana transfer sangat berpengaruh terhadap kondisi fiskal daerah. Ada sejumlah kegiatan yang sedianya akan dikerjakan melalui APBD kabupaten diperkirakan akan terganggu.
Namun demikian turunnya dana transfer jangan sampai menganggu RPJMD, karena capaian kerja pemerintah yang sudah terprogram harus tetap tercapai sesuai rencana yang tertuang dalam RPJMD.
“Karena ada defisit antara pendapatan awal dengan APBD tentu kita harus berhemat kembali. Berhemat dibatas kemampuan tentunya tidak menganggu target kinerja di RPJMD,” ungkap Yayan.
Penghematan
Penghematan, menurutnya, bisa saja dari penggunaan listrik, perjalanan dinas, penundaan rehab gedung kantor atau dari belanja kegiatan, misalnya rapat tidak di hotel atau ada skenario lain berupa penundaan belanja infrastukrur dan sebagian belanja publikpun dibatasi.
“Dari belanja kegiatan, misalnya bisa saja rapat dilakukan pagi hari jangan sampai melebihi waktu dzuhur karena harus menyediakan makan siang, snack juga terbatasi, perjalanan dinas juga dibatasi jangan terlalu banyak tapi liat skala prioritas,” ungkap Yayan.
Yang pasti menurut Yayan, anggaran tahun 2026 akan dimapping ulang agar belanja benar-benar terukur dengan capaian kinerja yang tetap maksimal.
Selain itu Pemerintah Kabupaten Majalengka juga akan mencari pendanaan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat untuk mengerjakan sejumlah kegiatan yang telah direncanakan dan sedianya akan dibangun melalui APBD Kabupaten.
“Mencari pendanaan Pemerintah Pusat kalau tidak dapat uang kita dapat program, tidak masalah itu tetap menjadi solusi, misalnya saja akses jalan menuju Politeknik Manufaktur di ruas Jalan Lingkar Utara yang awalnya akan dikerjakan melalui pendanaan APBD Kabupaten kita mintakan menjadi oleh Pemprov,” papar Yayan.
Tetap beri pelayanan
Bupati Majalengka, Eman Suherman menyebutkan, berkurangnya dana tranfer Pemerintah Kabupaten Majalengka harus tetap memberikan pelayanan maksimal bagi rakyatnya.
“Terjadinya efisiensi dan pengurangan dana transver dari Pemeintah Pusat bagi Majalengka masih tergolong lumayan dibandng kabupaten kota lain yang nilainya lebih besar. Nnamun demikian kondisi ini sangat mempengaruhi fiscal bagi kita,” ungkap Eman Suherman.
Pengurangan anggaran tersebut, menurut Bupati Eman, diantaranya dipotong dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sejumlah anggaran lainnya.(Tat)