Kerugian Kerusakan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon Capai Rp 10 Miliar, Sekretariat DPRD: Dana Perbaikan dari Pokir dan Ajukan ke Pemerintah Pusat
kacenews.id-CIREBON-Kerusakan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon akibat aksi massa beberapa pekan lalu terus menjadi sorotan. Hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memastikan total kerugian mencapai Rp 7,96 miliar. Namun hingga kini, proses pengajuan bantuan ke pemerintah pusat masih tersendat karena kelengkapan dokumen administrasi.
Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, Wawan Siswandar, menyebut kerugian terbesar berasal dari peralatan dan mesin yang hilang atau rusak senilai Rp 5,1 miliar.
Kerusakan gedung ditaksir Rp 2,2 miliar, disusul infrastruktur jalan dan jaringan Rp 228 juta serta aset tetap lainnya Rp 286 juta.
“Angka ini sudah final dari APIP. Selanjutnya, kami serahkan ke Pemkab Cirebon untuk ditindaklanjuti sesuai arahan Wamendagri, yaitu mengajukan bantuan ke Kementerian PUPR,” kata Wawan, Selasa (9/9/2025).
Asda II Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, mengakui pihaknya tengah menyiapkan proposal permohonan bantuan, namun berkas belum rampung. “Laporan ke Kemendagri sudah masuk dengan nilai kerugian. Tapi proposal belum bisa dikirim karena masih menunggu kelengkapan dokumen,” ujarnya.
Di sisi lain, desakan datang dari DPC Repdem Kabupaten Cirebon agar anggota DPRD ikut bertanggung jawab dalam pemulihan gedung melalui anggaran pokok pikiran (pokir).
Ketua DPC Repdem, Suhana, menilai pokir dewan bisa dialokasikan sebagian untuk perbaikan tanpa harus memangkas anggaran prioritas masyarakat.
“Perbaikan diprediksi sekitar Rp 10 miliar, cukup jika tiap anggota menyisihkan Rp 200 juta dari pokir. Dengan 50 anggota, angkanya bisa terpenuhi. Tidak perlu sampai memotong anggaran jalan atau menggunakan BTT yang tidak tepat,” tegasnya.
Sementara itu, aktivitas DPRD masih berjalan seadanya. Gedung yang porak-poranda hanya dimanfaatkan sebagian ruang, sedangkan pekerjaan sekretariat terhambat akibat hilangnya data perangkat lunak tanpa cadangan. Publik kini menunggu langkah cepat pemerintah daerah dan sikap nyata para wakil rakyat agar pemulihan gedung tidak terus tersandera birokrasi.(Junaedi/Mail)
