Realisasi Kegiatan di Lapangan Berjalan Lambat, Serapan APBD Kabupaten Cirebon Baru Mencapai 59 Persen

kacenews.id-CIREBON-Hingga menjelang kuartal tiga tahun ini, serapan APBD Kabupaten Cirebon masih rendah.

Pada awal September 2025, tingkat penyerapan anggaran baru mencapai 59 persen dari total belanja daerah sebesar Rp 4,2 triliun. Padahal diperiode yang sama seharusnya berada di angka 70 persen.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati, mengakui serapan anggaran belum berjalan sesuai harapan.

Menurutnya kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Karena hal ini akan berdampak langsung pada pelayanan publik maupun keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Ia mengungkapkan, setiap tahun pemerintah daerah (Pemda) memiliki standar serapan anggaran yang harus dicapai. Memasuki September, penyerapan seharusnya minimal sudah berada di atas 65 persen hingga 70 persen, agar pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun.

Namun lanjut Sri, pada awal September angkanya baru mencapai 59 persen, sehingga ini menunjukkan adanya ketertinggalan yang cukup signifikan.

“Memang belum ideal kalau serapan masih 59 persen. Jika dibandingkan dengan target, kita masih tertinggal sekitar enam hingga sebelas persen. Ini bukan sekadar angka, tapi menggambarkan bahwa realisasi kegiatan di lapangan masih berjalan lambat,”katanya, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, kondisi ini tidak boleh dianggap sepele. Karena semakin rendah serapan di pertengahan tahun, maka semakin berat beban eksekusi anggaran pada sisa waktu menuju akhir tahun.

Ia menyampaikan, fenomena mengejar target di kuartal akhir juga kerap menimbulkan masalah klasik. Pasalnya para SKPD akan terburu-buru, sehingga kualitas proyek menurun, hingga potensi inefisiensi belanja.

Sri menyebutkan BKAD mencatat beberapa faktor utama yang membuat serapan anggaran tersendat. Yakni sejumlah SKPD masih menyesuaikan program kerja dengan kondisi terkini, terutama dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Kemudian perubahan kebijakan terkait efisiensi belanja menyebabkan sebagian kegiatan seremonial ditiadakan.

“Beberapa dinas harus menyesuaikan ulang rencana kerja karena ada arahan efisiensi. Misalnya, kegiatan-kegiatan seremonial yang dulunya menyerap anggaran cukup besar kini tidak diperbolehkan. Hal ini memang positif secara fiskal, tapi juga membuat ritme penyerapan berbeda dari tahun sebelumnya,”tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, pergeseran alokasi anggaran juga ikut memperlambat eksekusi. Misalnya pembangunan gedung DPRD, membutuhkan optimalisasi pergeseran belanja agar tidak mengganggu prioritas lain.

Ditambah lagi, penggunaan belanja tak terduga (BTT) harus melewati skema kajian mendalam, apakah masuk kategori sangat mendesak atau tidak.

“Di sinilah asas kepatutan dan kewajaran dijalankan. Kami tidak bisa sembarangan mencairkan BTT jika memang tidak mendesak. Namun konsekuensinya, waktu penyerapan jadi lebih panjang,”katanya.

Untuk mencegah masalah semakin melebar, BKAD bersama Bupati Cirebon telah memerintahkan seluruh SKPD melakukan rasionalisasi anggaran dan mempercepat pelaksanaan program.

Fokus diarahkan pada kegiatan prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial.

“Pak Bupati sudah menginstruksikan agar SKPD lebih agresif di sisa tahun anggaran. Kita harus memastikan hak masyarakat tidak berkurang meskipun ada efisiensi. Prinsipnya, jangan sampai anggaran mengendap, sementara program yang dibutuhkan warga justru terhambat,” ucapnya.

Menurutnya, laporan resmi realisasi APBD akan disampaikan pada pertengahan September. Pihaknya berkomitmen menyajikan data transparan sekaligus menyiapkan langkah strategis agar serapan di kuartal terakhir bisa melesat dan menutup ketertinggalan.

“Kami optimistis bisa mengejar target. Tapi ini memerlukan kerja sama semua pihak. SKPD harus disiplin, percepatan lelang harus dilakukan, dan belanja publik harus diprioritaskan,” katanya.(Junaedi)

2 Lampiran • Dipindai dengan Gmail