98 Kampus Kepung Gedung Sate, Uniku Desak Gubernur Jabar Kaji Ulang Tata Ruang Pembangunan Kawasan Gunung Ciremai

kacenews.id-KUNINGAN-Ribuan mahasiswa perwakilan dari 98 perguruan tinggi, termasuk Universitas Kuningan (Uniku), menggelar aksi demonstrasi di Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/9/2025). Aksi tersebut menyuarakan 17 tuntutan rakyat yang ditujukan kepada enam institusi negara.

Wakil Rektor III Uniku, Novi Satria Praja, yang mendampingi mahasiswa dalam aksi tersebut mengatakan, mahasiswa juga membawa isu lokal terkait alih lahan Kawasan Gunung Ciremai dan pengelolaan air. Mereka meminta agar dikaji ulang tata ruang pembangunan di kawasan tersebut. Isu itu langsung disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta DPRD Jabar.

“Respon Pak Gubernur sangat baik dan akan segera ditindaklanjuti, termasuk tanggapan dari Pak Ono Surono dan Ketua DPRD Jabar,” ujarnya.

Sebanyak 17 tuntutan rakyat dengan tenggat waktu 5 September 2025 itu ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, serta Kementerian sektor ekonomi. Kepada Presiden Prabowo Subianto, mahasiswa meminta penarikan TNI dari pengamanan sipil, penghentian kriminalisasi demonstran, serta pembentukan Tim Investigasi Independen kasus kekerasan aparat pada 28-30 Agustus 2025.

Tuntutan kepada DPR mencakup pembekuan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR, transparansi anggaran, serta penegakan sanksi melalui Badan Kehormatan dan KPK terhadap anggota yang bermasalah. Kepada partai politik, mahasiswa menuntut sanksi tegas terhadap kader yang tidak etis, komitmen berpihak kepada rakyat, serta pelibatan kader dalam dialog publik.
Untuk Polri, mahasiswa meminta pembebasan demonstran yang ditahan, penghentian kekerasan, serta proses hukum transparan terhadap aparat pelanggar HAM.

Sementara kepada TNI, tuntutan yang diajukan adalah kembali ke barak, menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, serta komitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Di sektor ekonomi, mahasiswa menuntut upah layak bagi seluruh tenaga kerja termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online. Selain itu, pemerintah diminta mencegah PHK massal, melindungi buruh kontrak, serta membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Selain 17 tuntutan jangka pendek, mahasiswa juga menyampaikan 8 tuntutan jangka panjang dalam setahun, meliputi reformasi DPR, parpol, dan kepolisian, penguatan Komnas HAM, pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, reformasi perpajakan, hingga peninjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.(Ya)

Pointer
-Sebanyak 98 perguruan tinggi, termasuk Universitas Kuningan (Uniku) menggelar aksi demonstrasi di Gedung Gubernur Jawa Barat di Bandung, Rabu (3/9/2025).
-Mahasiswa Uniku menyuarakan persoalan alih lahan Kawasan Gunung Ciremai dan pengelolaan air.
-Selain itu, ada 17 tuntutan rakyat dengan tenggat waktu 5 September 2025. yang ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan Kementerian sektor ekonomi.

Isi Tuntutan
Presiden: Tarik TNI dari pengamanan sipil, hentikan kriminalisasi demonstran, bentuk tim investigasi independen kasus kekerasan.
DPR: Bekukan kenaikan gaji/tunjangan, buka transparansi anggaran, tindak tegas anggota bermasalah melalui Badan Kehormatan dan KPK. Parpol: Sanksi kader tidak etis, komitmen berpihak rakyat, libatkan kader dalam dialog publik.

Polri: Bebaskan demonstran, hentikan kekerasan, proses hukum aparat pelanggar HAM.
TNI: Kembali ke barak, hentikan peran di sipil, komitmen tidak masuk ranah sipil selama krisis demokrasi. Kementerian Ekonomi: Pastikan upah layak (guru, buruh, tenaga kesehatan, ojol), cegah PHK massal, buka dialog soal upah minimum dan outsourcing.
Tuntutan Jangka Panjang (1 Tahun). Reformasi DPR dan parpol, reformasi kepolisian.

Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor. Reformasi perpajakan.
Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.