Kerusuhan Guncang Kota Cirebon, Merawat Persaudaraan
KERUSUHAN yang sempat mengguncang Kota Cirebon pada 30 Agustus 2025 lalu menyisakan luka, keresahan, dan kerugian. Namun, dari kejadian pahit itu lahir sebuah momentum penting, komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan kedamaian kota.
Pemerintah Kota Cirebon bersama Forkopimda, TNI-Polri, DPRD, serta perwakilan ormas, LSM, dan OKP menunjukkan sikap tegas sekaligus bijak dengan menggelar rapat koordinasi keamanan serta menandatangani Deklarasi Kota Cirebon Damai.
Langkah ini patut diapresiasi. Bukan hanya karena menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga memperlihatkan sinergi seluruh elemen kota dalam merawat persaudaraan. Bahwa, menjaga keamanan bukan semata tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga Cirebon.Kapolres, Dandim, Danrem, hingga Walikota dengan gamblang menegaskan pentingnya pengamanan objek vital, kewaspadaan terhadap kelompok anarko, serta pencegahan provokasi di media sosial.
Sementara DPRD menyoroti bahwa kerusuhan bukanlah aksi demokrasi, melainkan tindakan kriminal dan penjarahan. Pandangan ini menegaskan perlunya ketegasan hukum sekaligus peran aktif masyarakat sipil. Kehadiran tokoh ormas, LSM, dan OKP dalam deklarasi ini juga menjadi energi positif. Bahwa kekuatan sosial dan kebersamaan warga adalah benteng terkuat melawan anarkisme.
Kini, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan komitmen ini benar-benar diwujudkan. Penguatan siskamling, patroli bersama, penyekatan titik rawan, hingga literasi digital harus diimplementasikan konsisten. Dengan begitu, kepercayaan publik akan pulih dan roda ekonomi kota bisa kembali berputar normal.
Deklarasi damai ini adalah awal yang baik.
Cirebon membutuhkan lebih dari sekadar pengamanan, melainkan rasa memiliki dari warganya. Mari kita jaga kota ini sebagai rumah bersama, aman, damai, dan harmonis.***
