Berdampak terhadap Anggaran Daerah, Bupati Cirebon Sesalkan Aksi Perusakan Gedung DPRD
kacenews.id-CIREBON-Bupati Cirebon, H Imron menyesalkan massa aksi unjuk rasa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran di Kantor DPRD Kabupaten Cirebon pada Sabtu (30/8/2025).
Menurut Imron, hasil pamantauan di lokasi, kerusakan fasilitas hanya terjadi di Gedung DPRD, sementara kantor dinas lainnya dalam kondisi aman.
“Yang rusak itu hanya di DPRD. Di dinas-dinas lain tidak ada kerusakan, semuanya aman,” kata Imron, Senin (1/9/2025).
Selain itu, kata Imron, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Namun, orang nomor satu di Kabupaten Cirebon ini menyayangkan cara penyampaian yang disertai tindakan anarkis.
Menurutnya, demonstrasi merupakan hak setiap warga, tetapi harus dilakukan secara tertib tanpa merusak fasilitas umum maupun aset daerah.
“Kami pemerintah itu selalu terbuka. Mari duduk bersama, berdiskusi, membicarakan keluhan dengan baik. Jangan sampai ada aksi anarkis yang justru merugikan kita semua,”katanya.
Ia mengingatkan kerusakan akibat aksi perusuh tidak hanya berdampak pada fasilitas, tetapi berpengaruh terhadap anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan lain.
Imron menyampaikan, untuk anggaran perbaikan gedung DPRD yang rusak nantinya diambil dari anggaran lain. Sehingga dapat menghambat sejumlah program yang sudah direncanakan oleh pemerintah.
“Dana untuk memperbaiki kerusakan itu pasti mengurangi alokasi di sektor lain, seperti perbaikan jalan atau program pembangunan yang sudah disusun,” katanya.
Kemudian terkait kerugian akibat kerusakan dan kebakaran gedung dewan, bupati mengaku masih menunggu kajian dari pihak berwenang agar nilainya dapat dipastikan.
“Kami berharap demo itu benar-benar dilakukan untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk anarkis, apalagi merusak. Mari bersama menjaga ketertiban dan membangun Cirebon dengan baik,” ucapnya.
Sementara itu, mengenai pergerakan massa ke Jakarta, Imron menekankan agar masyarakat lebih mengutamakan jalur dialog di tingkat daerah, tanpa harus membawa aspirasi ke Jakarta dengan cara yang menimbulkan risiko kericuhan.
“Di sini ada DPRD, ada eksekutif daerah, semua bisa dibicarakan baik-baik. Tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta,” katanya.(Junaedi)
