Aksi Rakyat ke DPR: Menjaga Kondusivitas Mengedepankan Dialog
KERUSUHAN yang melanda DPRD Kabupaten dan Kota Cirebon pada Sabtu (30/8/2025) menyisakan luka kolektif bagi masyarakat. Fasilitas publik yang seharusnya menjadi rumah aspirasi justru luluh lantak akibat amarah yang lepas kendali. Bukan hanya kerugian materiil, tetapi juga hilangnya data, kepercayaan, dan rasa aman.
Namun dari peristiwa ini, ada pelajaran berharga yang tak boleh diabaikan yakni betapa rapuhnya suasana kebersamaan ketika aspirasi tidak disalurkan melalui cara yang sehat.
Unjuk rasa adalah hak demokratis yang dijamin undang-undang, tetapi perusakan dan penjarahan sama sekali bukan cermin dari semangat perjuangan rakyat.
Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat perlu bergandeng tangan mengedepankan langkah-langkah pemulihan. Perlu ada rekonsiliasi, termasuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya generasi muda untuk menyampaikan suara dengan cara damai.
Inilah saatnya mendorong budaya dialog, bukan konfrontasi.
Di sisi lain, kejadian ini juga menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola, baik dalam pengelolaan arsip digital maupun perlindungan fasilitas publik.
Kehilangan data pemerintahan karena tiadanya cadangan adalah peringatan keras bagi birokrasi kita agar lebih siap menghadapi risiko.
Masyarakat Cirebon tentu tidak ingin peristiwa serupa terulang. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. Aspirasi yang jernih hanya akan terdengar bila disampaikan dengan tenang. Demokrasi yang matang lahir bukan dari kobaran api, melainkan dari keberanian untuk duduk bersama dan saling mendengar.***
