Bahas KUA-PPAS 2026 dengan Disdik, DPRD Kabupaten Cirebon Minta Peningkatan Kualitas Guru dan Pemerataan Layanan Pendidikan Jadi Perhatian Serius
kacenews.id-CIREBON-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menegaskan pembahasan anggaran 2026 harus menjadi momentum untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah.
Hal itu mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, belum lama ini.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, mengemukakan agar pengalokasian anggaran pendidikan tidak terjebak hanya pada pembangunan fisik. Namun peningkatan kualitas tenaga pendidik dan perluasan akses pendidikan di daerah tertinggal justru menjadi prioritas utama.
“Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kami ingin ada perhatian serius pada peningkatan kualitas guru dan pemerataan layanan pendidikan, terutama di daerah yang selama ini masih tertinggal,” katanya.
Hal sama diungkapkan Wakil Ketua DPRD Nana Kencanawati, yang menekankan pentingnya mendengar kebutuhan langsung dari masyarakat.
“KUA-PPAS bukan hanya soal angka, tapi bagaimana kita memastikan pendidikan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan daya saing generasi muda Kabupaten Cirebon,” tuturnya.
Menurutnya, masukan dari lapangan harus dijadikan dasar dalam penyusunan program pendidikan. Sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
DPRD berharap pembahasan anggaran 2026 bisa menjadi titik balik untuk mempersempit kesenjangan pendidikan antar wilayah. Legislator mendorong agar Disdik memperkuat program strategis pemerataan akses pendidikan sekaligus menjamin kualitas belajar mengajar di semua tingkatan.
“Harapan kami, APBD 2026 benar-benar berpihak pada pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. Karena pada akhirnya, keberhasilan daerah ini sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya,” kata Hasan Basori.(Is)
