Biaya Seragam Capai Rp 3 Jutaan, Warga Demo ke Kantor Disdik Kota Cirebon
kacenews.id-CIREBON-Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan bersama Paguyuban Masyarakat Kota Cirebon (Pamaci) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Rabu (30/7/2025).
Aksi ini menjadi bentuk keprihatinan dan kekecewaan terhadap kondisi dunia pendidikan yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan dan transparansi.
Sambil membakar ban bekas, massa menyuarakan sejumlah tuntutan mulai dari penghentian pungutan liar (pungli), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah, hingga sanksi tegas bagi oknum yang terlibat.
Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang melakukan praktik bisnis berkedok kegiatan pendidikan.
Koordinator aksi, Tryas, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan hasil investigasi lapangan atas dugaan pungli di berbagai sekolah. Salah satu sorotan utama adalah pungutan seragam sekolah yang dinilai tidak wajar dan bervariasi, mulai dari Rp 1,1 juta hingga Rp 3 juta per siswa.
“Teman-teman juga mempertanyakan harga seragam setinggi itu, apakah ini tidak dimark-up? Siapa lagi kalau bukan kita yang peduli pada masyarakat dan pendidikan?” ujarnya.
Pamaci, melalui Wakil Sekretaris Jenderalnya, Ghea Fajar Perkasa, menyebut bahwa hampir semua jenjang sekolah di Kota Cirebon, dari SD hingga SMP, terindikasi melakukan praktik bisnis terselubung.
“Pengadaan seragam dengan harga fantastis, kegiatan berbayar seperti renang, kemping pramuka, bahkan LKS, semua itu dijual dengan harga di luar nalar. Ini sudah tidak sehat,” tegasnya.
Ghea juga menyoroti sikap Wali Kota Cirebon yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait larangan study tour. “Ketika gubernur sudah tegas melarang, wali kota justru tidak mempermasalahkan,” ujarnya.
Kekecewaan juga diungkapkan Bambang Rismayadi, orang tua siswa sekaligus pengurus Pamaci. Ia mengaku sebagai korban sistem zonasi yang tidak adil. Rumahnya hanya berjarak 100 meter dari SMPN 4, namun anaknya tidak diterima di sekolah tersebut.
Aksi tersebut berlangsung damai meskipun massa tidak berhasil bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, yang tidak berada di tempat.
Massa pun membubarkan diri secara tertib, namun mengancam akan kembali dengan jumlah yang lebih besar jika tidak ada respons dari pemerintah.(Jak/Fan)
