Bapang Berkurang, Warga Kecamatan Lemahabang Meradang
kacenews.id-CIREBON-PENGURANGAN jumlah penerima bantuan pangan (bapang) berupa beras medium 10 kilogram, bagi masyarakat di tiap desa berdampak pada desa itu sendiri. Sehingga, perlu adanya update data dari pihak terkait.
Seperti di desa wilayah Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, yang mengalami pengurangan jumlah penerimaan Bapang bervariasi, mulai dari 30 hingga 70 persen dan tentunya, pihak desa yang menjadi sasasan masyarakat setempat. Hal ini terungkap dalam reses III, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, George Edwin Sugiharto.
Menurutnya, pengurangan jumlah penerima bapang beras tentunya menjadi tanggung jawab seluruh pihak, termasuk tim pendata. Sehingga, perlu adanya evaluasi bagi penerima. “Aspirasi ini akan ditindaklanjuti ke tingkat provinsi,” katanya, usai reses III di sekitar Kecamatan Lemahabang, Senin (28/7/2025).
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, reses ini sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat dan akan ditindaklanjuti. Seperti warga yang tidak menerima bapang, sarana dan prasana pertanian juga yang lainnnya. Sehingga, keluhan maupun saran warga tersampaikan langsung pada wakil rakyat di daerah pemilihan (dapil). “Aspirasi yang disampaikan ini menjadi catatan kami untuk mencari solusi terbaik. Namun yang utama update data mulai dari tingkat desa hingga pusat, harus sinkron, agar bantuan sosial khususnya bapang, tepat sasaran,” jelasnya.
Masih dikatakan George, masalah pertanian tak sedikit para petani yang mengeluhkan saluran irigasi kurang maksimal dan pupuk subsidi seakan sulit didapat, maka dengan swasembada pangan nasional, yang digagas presiden, akan menjadi skala prioritas untuk diperjuangkan.
“Swasembada pangan dapat terwujud dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, di samping padi dan pupuk yang memadai. Sehingga hal ini, menjadi catatan kami untuk ditindaklanjuti tingkat provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hj. Nana Kencanawati mengungkapkan, bapang beras yang berkurang hampir terjadi desa dikarenakan pendataan kurang valid. Sehingga, perlu adanya evaluasi dan revisi.
“Pihak desa melalui Puskesos, tentunya memberikan data seakurat mungkin bagi penerima Bansos, khususnya beras. Akan tetapi yang terjadi, data yang muncul, tergolong lama, maka yang dapat program tersebut, orangnya itu-itu saja dan jumlah KPM berkurang. Padahal, masih banyak memerlukan bantuan,” ungkapnya.
Dirinya mengimbau pada pihak desa melalui Puskesos, untuk terus melakukan update data, guna terhindar warga yang tidak dapat bantuan. “Update data sangat diperlukan, agar bantuan tepat sasaran dan pihak terkait dari desa hingga pusat harus sinkron,” pungkas politisi Gerindra ini.(Pra)
