Penyaluran Bantuan Beras di Sejumlah Desa Kurang Tepat Sasaran, Penerima Banyak Warga Mampu
kacenews.id-CIREBON-Bantuan Pangan (Bapang) beras medium kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di sejumlah desa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, mengalami pengurangan jumlah penerima dan dianggap kurang tepat sasaran.
Kondisi tersebut di antaranya terjadi di Desa Wangkelang, yang hanya terdapat 308 KPM dan kurang tepat sasaran. Kemudian di Desa Leuwidingding mengalami pengurangan jumlah KPM sekitar 70 persen, atau dari 632 KPM, sekarang hanya sekitar 201 KPM.
Kuwu Desa Leuwidingding, Imas Rasdianto menyampaikan, penyaluran bantuan beras ini sangat dinantikan warga, khususnya mereka yang layak mendapatkan program tersebut. Namun penurunan jumlah KM yang relatif banyak, berdampak pada desa. “Tidak sedikit masyarakat yang tadinya dapat, sekarang tidak. Warga tahunya, desa. Sehingga, pihak desa menjadi bulan-bulanan warga,” katanya, Kamis (24/7/2025).
Ia mengungkapkan, KPM yang mendapatkan program saat ini tergolong mampu. Selain itu ada pula yang mendapatkan program bansos lain, seperti PKH. Namun kewenangan ada di pusat, sehingga pihak desa hanya menyalurkan bantuan kepada yang tertera pada daftar penerima. “Data sudah ada, jadi kami hanya membagikan bantuan sesuai dengan yang ada daftar nama saja. Padahal pihak desa secara berkala, melakukan update sekaligus upload data,” katanya.
Ia mengharapkan, adanya data terbaru bagi penerima program ini secara berkala. Agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.
“Seharusnya yang menerima benar-benar yang membutuhkan bantuan,” ucapnya.
Hal sama disampaikan Kuwu Desa Wangkelang, Sakid. Menurutnya data penerima bantuan beras ini banyak yang kurang tepat sasaran. Sehingga ke depan perlu adanya revisi bagi KPM.
“Kami sudah melakukan update data bagi yang benar-benar membutuhkan, tapi tetap saja yang dapat program orangnya itu-itu saja alias yang sudah dapat dari program lain dapat juga program Bapang,” tuturnya.
Selain itu diakuinya, pengurangan jumlah KPM yang mendapatkan program tersebut berdampak pada Pemdes, yang diduga desa menentukan nama penerima. Padahal data tersebut dari pusat.
“Kami hanya menyalurkan bantuan kepada penerima, yang sudah ada datanya dari pusat,” katanya.(Su)
