Terkait Pengosongan GPI, Wabup Janji Koordinasi dengan Bupati
kacenews.id-INDRAMAYU-Perseteuan antar media dengan Pemkab Indramayu memasuki babak baru dengan terlihatnya aksi Wakil Bupati (Wabup) Indramayu mengundang Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI) ke kantornya.
Belasan perwakilan wartawan datang menghadiri undang dari Wabup Indramayu untuk membicarakan hal-hal terkait penolakan awak media untuk mengosongkan gedung Graha Pers Indramayu (GPI) sesuai surat yang dilayangkan Sekda Indramayu melalui BKAD dan persoalan lainnya.
Dalam perbincangan itu, Wabup Indramayu mendengarkan keluh kesah para wartawan terkait perintah pengosongan gedung GPI dan persoalan lainnya terkait kebijakan Pemda terhadap wartawan. Disampaikan Ketua FKJI, Asmawi Day, beberapa tuntunan wartawan yang diajukan itu adalah landasan perjuangan untuk kesejahteraan bagi wartawan.
“Kami meminta agar Gedung GPI dikembalikan ke fungsi semula sebagai tempat kegiatan wartawan dan diberikan legalitas kembali. Gedung GPI memiliki nilai historis dan penting bagi komunitas wartawan di Indramayu, sehingga pengembalian gedung ini dapat meningkatkan kegiatan jurnalistik dan memperkuat peran wartawan dalam masyarakat” kata Asmawi dihadapan Wabup Indramayu
“Kami juga meminta agar Pemerintah Daerah Indramayu segera memerintahkan pencairan berita ADV yang selama ini tersendat akibat adanya intervensi dari kelompok tertentu sehingga muncul himbauan agar berita advetorial yang selama ini berjalan lancar ada instruksi ke sejumlah dinas untuk dihentikan,” sambungnya
Menurut Asmawi, pencairan berita ADV sangat penting bagi keberlangsungan usaha media, selin melanjutkan kegiatan jurnalistik untuk menunjang kegiatan insan pers dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Hal lain tuntutan yang diajukan itu ialah terkait insentif bagi karya jurnalistik para wartawan.”Insentif dari Kominfo Dilanjutkan, tidak direvisi. Revisi honor dapat berdampak negatif pada kesejahteraan wartawan dan kualitas liputan mereka, sehingga penting untuk mempertahankan honor yang adil dan layak,” ungkap Ketua FKJI
“Selama ini, setiap bulan kita merasa mendapatkan apreasiasi dari Pemkab Indramayu dengan pemberian insentif dari karya tulisan yang dikoordinir Dinas Kominfo. Namun, kami mendapat kabar, honor berita juga akan dihilangkan akibat adanya kepentingan kelompok lain yang membisiki penguasa untuk menghilangkan insentif. Saya harap ini (insentif) jangan sampai dihilangkan,” tegasnya
Dalam tuntutan terakhir, Asmawi juga menyatakan FKJI siap bersinergi dan dapat menjalin kemitraan dengan Pemkab Indramayu di bawah pimpinan Lucky-Saepudin. Ia mengungkapkan sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat hubungan antara wartawan dan pemerintah daerah, sehingga masyarakat Indramayu dapat merasakan manfaatnya.
Sementara itu, menanggapi tuntutan FKJI, Wabup Syaefudin menegaskan bahwa dirinya akan segera menyampaikan harapan dan permintaan media tersebut kepada Bupati Lucky Hakim. Ia berjanji semua yang disampaikan FKJI segera dikoordinasikan dengan Bupati Lucky dengan harapan permintaan wartawan dapat disetujui.
“Terkait kemitraan antar media, saya menyambut baik, karena Pemkab Indramayu juga perlu menjalin kemitraan dengan semua pihak agar kondusifitas daerah terjaga termasuk wartawan, tentunya kemitraan ini bisa membantu Indramayu bisa lebih baik, maju dan tercapai misi Indramayu Reang,” ucap Wabup Syaefudin.(Pip)
