Demi Kenyamanan Peziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon, Pemkab Bakal Tertibkan Para Pengemis
kacenews.id-CIREBON-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tengah merintis langkah penataan kawasan wisata religi Makam Sunan Gunung Jati agar lebih tertib, nyaman dan berwibawa. Penataan ini tak semata menyasar maraknya peminta-minta, namun juga sebagai bagian dari pembenahan menyeluruh ikon wisata spiritual tersebut.
Langkah ini berangkat dari banyaknya keluhan pengunjung, terutama dari luar daerah, yang merasa terganggu dengan keberadaan peminta-minta yang cukup masif di sekitar area makam. Keluhan tersebut akhirnya menjadi pemantik bagi Pemkab Cirebon untuk menginisiasi pembentukan tim Ad-hoc lintas sektor guna menyusun strategi penataan.
Kabid Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Syafrudin Aryono, menjelaskan bahwa tim Ad-hoc tersebut merupakan hasil pembahasan antara Komisi I DPRD dan Sekretaris Daerah. Dalam waktu dekat, rencananya akan digelar forum group discussion (FGD) untuk merumuskan kerangka kerja dan menyepakati peran masing-masing pihak.
“Yang sudah kami siapkan ada dua: pertama pembentukan satu tim lintas SKPD, dan kedua naskah kerja sama antar stakeholder. Karena ini wilayah khusus, tidak bisa ditangani oleh Pemkab saja,” ujar Ary, belum lama ini.
Menurutnya, kawasan Maqbaroh Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk unsur Keraton Cirebon. Oleh karena itu, Pemkab berencana menyusun Memorandum of Understanding (MoU) yang akan dirancang oleh Bagian Hukum dan Pemerintahan Setda.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Yadi Wikarsa, menegaskan, Pemkab Cirebon hadir bukan sekadar untuk menertibkan, tetapi juga untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada para peminta-minta.
“Ini bukan soal pelarangan semata, tapi bagaimana menciptakan kenyamanan bersama di kawasan yang menjadi tujuan wisata religi utama. Edukasi dan pendekatan humanis sangat dibutuhkan,” tegas Yadi.
Meski begitu, Yadi meluruskan adanya simpang siur informasi terkait struktur tim Ad-hoc. Ia membantah ditunjuk sebagai ketua tim dan menegaskan bahwa saat ini dirinya hanya ditugaskan untuk memfasilitasi percepatan pembentukan tim tersebut.
“Saya hanya membantu percepatan, bukan berarti saya ketua tim. Kita masih menunggu FGD untuk menentukan struktur secara resmi,” jelasnya.
Pembentukan tim ini melibatkan unsur Satpol PP, Disbudpar, Dinas Sosial, Bagian Pemerintahan, serta perwakilan Keraton dan pengelola makam. Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kawasan wisata religi yang lebih tertib, bersih, dan memberi pengalaman spiritual yang positif bagi setiap pengunjung.(Mail)
