Jaga Soliditas, Tangkal Spekulasi

ISU ketidakharmonisan di antara Bupati Cirebon, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah bukan hanya menjadi perbincangan elit politik lokal, tapi juga telah meresahkan sebagian masyarakat.
Ketidakhadiran wakil bupati dan sekda dalam momen penting seperti pelantikan puluhan pejabat eselon merupakan sinyal yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Terlebih lagi, publik mendambakan kepemimpinan yang utuh dan sinergis untuk menghadapi tantangan pembangunan daerah yang kompleks.
Memang, absennya dua tokoh penting dalam prosesi pelantikan pejabat tidak serta-merta menjadi bukti keretakan. Namun, dalam dunia birokrasi dan politik, simbolisme dan kehadiran fisik memiliki makna strategis.
Publik akan mudah mengaitkannya dengan dinamika internal yang tak tersampaikan secara terbuka. Dalam ruang kosong komunikasi resmi, spekulasi tumbuh subur. Ketika narasi dibentuk oleh asumsi, bukan klarifikasi, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan mudah tergerus.

Perbedaan pendapat di antara pemimpin daerah adalah hal wajar. Namun, ketika perbedaan tersebut berujung pada disfungsi koordinasi dan hilangnya kehadiran dalam momen-momen strategis, maka yang dirugikan adalah sistem pemerintahan itu sendiri, dan pada akhirnya, masyarakat.

Di tengah polemik ini, penting bagi semua pihak, bupati, wakil bupati, maupun sekda, untuk tidak hanya saling mengklarifikasi lewat media, tapi menunjukkan kekompakan lewat aksi nyata dan koordinasi terbuka.
Keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan, termasuk rotasi jabatan, bukan hanya soal prosedur, tapi juga simbol kematangan demokrasi lokal.

Pemerintahan daerah tak cukup hanya berjalan sesuai aturan; ia juga harus dirasakan hadir dan menyatu dalam satu visi oleh masyarakat. Maka, setiap celah miskomunikasi harus segera ditutup dengan koordinasi yang transparan.
Dalam konteks inilah, keteladanan pemimpin diuji, bukan dalam pidato, tapi dalam kebersamaan mengambil keputusan, sekecil apa pun itu.

Kabupaten Cirebon sedang berada dalam fase penting pembangunan.
Jangan sampai isu-isu personal dan ego kepemimpinan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Soliditas tidak hanya dibutuhkan untuk stabilitas, tetapi juga sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap institusi.***