Program MBG di Kabupaten Cirebon, Penuhi Gizi Siswa dan Buka Lapangan Kerja
kacenews.id-CIREBON-Pemerintah mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya sebagai intervensi gizi bagi pelajar, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
Di Kabupaten Cirebon, skema ini mulai menunjukkan arah ganda, yakni memenuhi kebutuhan dasar siswa dan membuka lapangan kerja bagi warga.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Cirebon resmi mendapat mandat untuk mengelola 20 dapur MBG hingga Juli 2025. Satu dapur akan melayani sekitar 3.500 porsi makanan setiap hari, mencakup jenjang PAUD hingga SMA. Saat ini, lima dapur telah aktif beroperasi, dan sekitar 10 lokasi tambahan sudah menyatakan minat.
“Setiap dapur akan melayani sekolah dalam radius maksimal 2,5 km agar makanan bisa tiba dalam waktu maksimal 30 menit. Ini untuk menjamin kualitas dan higienitas makanan,” kata Person in Charge (PIC) Program MBG Kadin Kabupaten Cirebon, Surnita Sandi Winata dalam rapat Pokja MBG bersama Kadin Jabar, Rabu (21/5/2025).
Ia menyebutkan, kebutuhan ideal untuk wilayah Kabupaten Cirebon mencapai 128 dapur. Namun, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya membuat pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Sehingga diharapkan, dengan tambahan 20 dapur baru, pemerataan program MBG semakin tercapai.
Lebih dari sekadar penyedia makanan bergizi, dapur MBG kini menjelma sebagai peluang baru bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga.
“Program ini membawa multiplier effect yang besar. UKM kuliner, petani lokal, hingga jasa transportasi ikut bergerak. Ini sinergi antara pemenuhan hak dasar anak dan pemulihan ekonomi keluarga,” tuturnya.
Ketua Kadin Kabupaten Cirebon, Dadang Juanda, turut mendukung penuh perluasan dapur MBG. Menurutnya, program ini bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, sekaligus membuka ruang kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Hal sama disampaikan Sekretaris Pokja MBG Jawa Barat, Teguh. Ia menyebutkan, rata-rata satu dapur MBG mampu mempekerjakan hingga 50 orang. “Skema ini menjawab dua isu krusial sekaligus, gizi dan pengangguran,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan alokasi dapur MBG terbanyak di Indonesia. Saat ini, lebih dari 240 dapur telah aktif di berbagai kabupaten/kota.
Ia menyampaikan, MBG merupakan program prioritas nasional yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dengan sinergi antara TNI, relawan, partai politik, dan Kadin.
“Pada 7 Mei lalu kami dipanggil ke pusat, dan ditantang membentuk minimal 20 dapur di setiap kabupaten. Kadin mengambil peran ini karena punya jejaring dan kecepatan gerak,” katanya.
Program MBG ini menetapkan standar biaya Rp 15.000 per porsi, dengan komposisi, Rp 10.000 untuk makanan utama, Rp 3.000 untuk transportasi dan honor tenaga kerja, serta Rp 2.000 untuk operasional dapur.
Dengan skema ini, Kabupaten Cirebon tengah menuju model pembangunan yang mengintegrasikan kebutuhan dasar, keadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal secara simultan.(Is)
