Jalin Kerja Sama dengan Pemerintah Guangzhou Tiongkok, Pemkab Cirebon Harus Patuhi Regulasi dan Koordinasi ke Pemerintah Pusat
kacenews.id-CIREBON- Kabupaten Cirebon kian menunjukkan potensinya sebagai simpul penting dalam sejarah Jalur Sutra Maritim. Namun di tengah upaya menjalin kerja sama internasional, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, mengingatkan pentingnya mematuhi regulasi nasional dalam prosesnya.
Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri Project Meeting, Forum and Promotional Event in Kabupaten Cirebon yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Kedawung, belum lama ini.
Acara tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Guangzhou melalui jaringan City Alliance for Maritime Silk Road (CAMSR).
Mengusung tema “Floral Whisper Along Silk Road – Cultural Journey Along the Maritime Silk Road”, pertemuan tersebut membahas rencana pendirian Museum Laksamana Cheng Ho di Cirebon, menyusul ditemukannya sejumlah benda purbakala di dasar laut kawasan tersebut yang diduga berkaitan dengan pelayaran Cheng Ho pada abad ke-15.
Meski menyambut baik inisiatif tersebut, Sophi mengemukakan, kerja sama internasional, terutama yang menyangkut warisan budaya dan sejarah, harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
“Kerja sama lintas negara seperti ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada izin dan koordinasi dengan pemerintah pusat sesuai aturan yang berlaku di Indonesia,” katanya.
Peringatan serupa juga disampaikan Arkeolog Universitas Indonesia, Ali Akbar. Menurutnya, upaya menjadikan situs bersejarah sebagai warisan dunia, atau melakukan riset benda muatan kapal tenggelam (BMKT), harus mengikuti tahapan legal dan ilmiah.
Ia merujuk pada Peraturan Presiden tentang BMKT, yang mengatur bahwa wilayah laut yang menjadi lokasi kapal karam masuk dalam kewenangan pusat dan harus melibatkan lembaga riset seperti BRIN atau perguruan tinggi.
“Jika situsnya adalah kapal karam, maka itu bukan kewenangan daerah. Harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Tapi apa yang dilakukan Pemkab Cirebon ini patut diapresiasi sebagai inisiatif awal yang penting,” katanya.
Sementara itu, Bupati Cirebon, H Imron, mengungkapkan, kerja sama ini didorong oleh penemuan benda-benda bersejarah di laut Cirebon yang diduga berasal dari era pelayaran Cheng Ho.
“Kita punya potensi sejarah yang luar biasa. Di laut kita, banyak peninggalan dari zaman Cheng Ho yang tenggelam dan belum tergali secara maksimal,” ucapnya.
Rencana pendirian Museum Laksamana Cheng Ho diharapkan dapat menjadi penguat identitas sejarah Cirebon sekaligus menarik perhatian wisatawan budaya dan sejarah, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
Dengan potensi besar yang dimiliki, Kabupaten Cirebon kini berdiri di persimpangan antara masa lalu yang kaya dan masa depan yang menjanjikan, selama tetap berpijak pada regulasi dan tata kelola yang tepat.(Is)
