Dinilai Belum Urgensi, DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Proyek Rehab Gedung Disknaker

kacenews.id-CIREBON-Di tengah kondisi jalan yang rusak di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah, khususnya pada proyek-proyek di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Menurut Lukman, salah satu proyek yang disorot adalah rehabilitasi gedung Disnaker tahun 2024 senilai Rp 1,9 miliar. Ia menilai, proyek tersebut belum mendesak, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang membutuhkan efisiensi.
“Kami melihat saat ini ada kebutuhan yang jauh lebih penting, infrastruktur jalan. Sementara proyek rehab gedung Disnaker bisa ditunda, karena urgensinya tidak terlalu tinggi,” kata Lukman saat ditemui, Jumat (25/4/2025).
Lebih lanjut, Lukman juga mengungkapkan kejanggalan dalam proses lelang proyek tersebut. Ia menyoroti adanya retender atau lelang ulang yang menurutnya perlu ditelusuri lebih jauh.
“Proses lelangnya patut dipertanyakan. Sudah ada pemenang diumumkan, tapi kemudian dibatalkan dan diganti. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres,” ujarnya.
Selain soal lelang, ia juga menyesalkan adanya lanjutan proyek rehab gedung senilai Rp700 juta di tahun ini, yang tetap berjalan meski kondisi keuangan daerah sedang dalam masa penghematan.
“Harusnya proyek lanjutan ini dihentikan. Anggarannya lebih bermanfaat jika dialihkan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak, terutama di wilayah Cirebon timur yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan,” ungkap Lukman.
Tak hanya itu, Lukman juga berharap agar rencana rehab Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker yang direncanakan tahun ini bisa ditinjau ulang.
“Daripada dipakai rehab BLK yang belum tentu mendesak, lebih baik dananya dialihkan untuk perbaikan jalan. Kita sedang darurat jalan rusak, sementara anggaran di Dinas PUTR juga tidak mampu mengcover semuanya,” tegasnya.
Politisi yang dikenal vokal soal pembangunan ini berharap agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Cirebon mulai menyusun ulang skala prioritas program mereka.
“Kita perlu mengutamakan apa yang benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat. Jalan rusak itu menyangkut akses, ekonomi, dan keselamatan. Jangan sampai dana habis untuk proyek yang belum mendesak, sementara kebutuhan dasar terbengkalai,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto saat dikonfirmasi lewat sambungan WhatsApp-nya belum menjawab.(Mail)