Jalan Rusak Dikeluhkan Warga, DPUTR Kabupaten Cirebon: Anggaran Terbatas
kacenews.id-CIREBON-Ruas-ruas jalan berlubang dan rusak di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon terus memunculkan keluhan warga, terutama para pengemudi, petani, hingga pelaku UMKM.
Sayangnya, di tengah desakan percepatan perbaikan infrastruktur jalan, Pemerintah Kabupaten Cirebon masih harus bergulat dengan keterbatasan anggaran.
Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon menyebutkan, untuk memperbaiki seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan, dibutuhkan anggaran hampir Rp 1 triliun. Namun, dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2025 hanya sekitar Rp 154 miliar.
“Kami sadar masyarakat menginginkan jalan yang layak dan aman. Tapi kenyataannya, kebutuhan anggaran sangat besar dan tidak bisa di-cover semua dalam satu tahun,” kata, Kabid Peningkatan Jalan DPUTR Kabupaten Cirebon, Iwan Santoso, Rabu (23/4/2025).
Di beberapa kecamatan seperti Waled, Gebang, Gegesik, Pabedilan, Pabuaran dan lainnnya, sejumlah warga mengaku terganggu aktivitas hariannya. Pengangkutan hasil pertanian melambat, ongkos kendaraan membengkak, bahkan kecelakaan ringan akibat jalan berlubang pun kerap terjadi.
“Kalau hujan, air tergenang dan lubangnya nggak kelihatan. Saya pernah jatuh waktu bawa dagangan ke pasar,” ujar Sulastri, pedagang keliling asal Kecamatan Gebang.
DPUTR mencatat ada sekitar 154 ruas jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga berat. Ini mencakup sekitar 15 persen dari total 1.240 km panjang jalan milik Pemkab Cirebon.
Tahun lalu, sebanyak 187 km jalan rusak belum tertangani. Namun, dari jumlah itu, hanya 47 km yang bisa diperbaiki tahun ini dengan anggaran yang tersedia.
“Masih ada sekitar 140 km lagi yang belum bisa kami tangani sekarang. Dan bisa saja jumlahnya bertambah karena curah hujan yang tinggi,” jelas Iwan.
Dengan dana terbatas, DPUTR menetapkan skema prioritas, terutama memperbaiki titik-titik jalan yang menjadi akses utama warga, sekolah, fasilitas kesehatan, serta sentra ekonomi lokal.
Dari total anggaran tahun ini, pemerintah telah melelang 93 paket proyek rekonstruksi jalan dan 55 paket pemeliharaan periodik.
Namun, anggaran untuk pemeliharaan jalan hanya sekitar Rp 10 miliar, jauh dari angka ideal yang seharusnya mencapai Rp 30 miliar per tahun.
“Kami berharap ada tambahan dari anggaran perubahan. Saat ini, kami sudah mengusulkan tambahan sekitar Rp 127 miliar, mudah-mudahan bisa tembus Rp 200 miliar,” kata Iwan.
Di tengah tantangan ini, Pemkab Cirebon dihadapkan pada dilema klasik, kebutuhan besar vs anggaran terbatas. Namun satu hal yang pasti, warga butuh jalan yang layak untuk menunjang kehidupan mereka.
“Kalau nunggu semua jalan mulus dengan anggaran Rp 1 triliun, bisa butuh waktu bertahun-tahun. Maka kami akan prioritaskan yang paling mendesak, supaya manfaatnya langsung dirasakan,” ungkap Iwan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana mengatakan pihaknya belum menerima data terbaru mengenai jumlah ruas jalan yang rusak, namun telah meminta DPUTR untuk segera menyampaikan data resmi.
“Baru pekan depan kami akan dapat data lengkapnya. Setelah itu, kami akan bahas bersama untuk menentukan langkah lanjutan,” katanya.
Anton juga mengakui bahwa kebutuhan infrastruktur jalan memang menjadi aspirasi dominan masyarakat. Ia berjanji DPRD akan mendorong agar anggaran perubahan bisa mengakomodasi lebih banyak perbaikan.(Mail)
