Tolak Intervensi Pusat, PWI Jabar Tegak Lurus Bela Kedaulatan Organisasi Hasil KLB
kacenews.id-CIREBON-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat menegaskan sikapnya, yakni menolak intervensi pusat dan membela kedaulatan organisasi hasil Kongres Luar Biasa (KLB).
Di tengah manuver pembekuan dan penunjukan pelaksana tugas (plt) oleh pengurus pusat, PWI Jabar bersama 20 ketua PWI kabupaten/kota memilih untuk tidak tunduk.
“Surat pembekuan itu tidak membuat kami gentar. Justru memperkuat tekad kami untuk berdiri di jalur yang benar—membela hasil KLB,” ujar Hilman Hidayat, Ketua PWI Jawa Barat, dalam rapat koordinasi dan halalbihalal di Aula PWI Jabar, Sabtu (12/4/2025).
Didampingi jajaran pengurus serta para ketua, sekretaris, dan bendahara dari seluruh kabupaten/kota, Hilman menyampaikan bahwa mereka telah merumuskan tujuh poin sikap bersama.
Poin-poin itu menolak keabsahan plt ketua, menegaskan loyalitas terhadap hasil pleno 22 September 2024, dan menyerukan konsistensi dalam mendukung Hilman sebagai Ketua PWI Jabar serta Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum.
Apa yang terjadi di Bandung bukan sekadar konsolidasi organisasi, tapi sebuah perlawanan terbuka terhadap keputusan pusat yang dinilai cacat prosedur. Surat pembekuan dianggap sebagai langkah politis yang tidak berdasar, dan penunjukan plt dilihat sebagai bentuk pengabaian terhadap otonomi daerah dalam struktur organisasi PWI.
“Ini bukan hanya soal jabatan, ini tentang kedaulatan organisasi. Kami tidak bisa menerima keputusan sepihak yang mengabaikan hasil kongres dan pleno,” tegas Hilman.
Sikap tegas itu mendapat dukungan penuh dari jajaran ketua kabupaten/kota. Bahkan, muncul desakan agar PWI Jabar memberikan sanksi terhadap anggota yang tidak tunduk pada hasil keputusan daerah.
“Kami sepakat, siapa pun yang melawan keputusan organisasi, harus diberi sanksi,” kata Nila Kusuma, Ketua PWI Kabupaten Karawang, yang langsung diamini para ketua lain.
Hilman pun meminta daerah mulai menginventarisasi nama-nama yang dianggap tidak fatsun terhadap keputusan pleno. “Ini demi menjaga marwah organisasi. Jangan sampai kita larut dalam konflik yang justru menghancurkan dari dalam,” tandasnya.
Meski bersikap tegas, PWI Jabar juga membuka ruang rekonsiliasi. Dalam tujuh poin sikapnya, mereka mendorong rekonsiliasi ulang sebagai jalan damai atas konflik dualisme yang terjadi saat ini.
Namun mereka menegaskan, rekonsiliasi harus dibangun di atas prinsip keadilan dan pengakuan terhadap proses organisasi yang sah.
“Kami terbuka untuk dialog. Tapi jangan paksa kami tunduk pada keputusan yang tidak melibatkan kami sejak awal,” ujar salah satu ketua PWI daerah yang hadir.
Dengan makin solidnya sikap dari daerah, perlawanan PWI Jabar kini bukan lagi sekadar isu internal. Ia berubah menjadi simbol pertarungan antara suara daerah dan dominasi pusat, antara loyalitas pada proses dan ambisi kekuasaan.(Mail)
