Guncangan PHK Massal PT Yihong

GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melanda PT Yihong Novatex Indonesia di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, mengguncang fondasi ekonomi ratusan keluarga buruh.

Peristiwa ini bukan sekadar data statistik—namun luka sosial yang menyayat kehidupan masyarakat kecil yang bergantung pada penghasilan dari sektor industri.

PT Yihong, sebagai perusahaan padat karya, telah menjadi tumpuan harapan banyak kepala keluarga di wilayah tersebut. Ketika ratusan buruh kehilangan pekerjaan secara bersamaan, maka dampaknya bukan hanya pada mereka yang terkena PHK, tetapi juga pada roda ekonomi lokal yang turut melambat.

Warung kecil, transportasi lokal, hingga biaya sekolah anak-anak terdampak secara langsung.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengambil langkah bijak dengan meminta PT Yihong untuk membuka kembali rekrutmen dan memprioritaskan para buruh eks karyawan yang terkena PHK.

Ini merupakan upaya yang patut diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat pekerja. Namun, langkah ini tidak cukup bila tidak dibarengi dengan dialog terbuka, transparansi informasi, serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih konkret.

Dalam situasi seperti ini, semua pihak perlu duduk bersama. Pemerintah daerah, manajemen perusahaan, serikat pekerja, dan LSM harus membangun komunikasi yang efektif untuk mencari solusi jangka panjang.

Perusahaan pun semestinya tidak hanya memikirkan efisiensi, tetapi juga komitmen kemanusiaan. Setiap keputusan PHK seharusnya didasari evaluasi yang matang dan disertai kompensasi yang layak, termasuk pelatihan ulang (reskilling) bagi para pekerja. Solusi bijak lainnya adalah mendorong program padat karya sementara dari pemerintah daerah sebagai penyangga ekonomi sementara. Selain itu, pembinaan wirausaha lokal dan akses permodalan mikro bagi buruh terdampak bisa menjadi alternatif untuk memulihkan kehidupan ekonomi mereka.

PHK memang kadang tak terelakkan dalam dinamika industri global, tetapi tanggung jawab moral dan sosial harus tetap menjadi kompas dalam setiap kebijakan perusahaan.Jangan sampai efisiensi mengorbankan sisi kemanusiaan. Saatnya kita buktikan bahwa pembangunan ekonomi bisa berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak buruh.
***