Polemik Anggaran Kartu Idulfitri Rp 102,9 Juta, DPRD Kabupaten Cirebon: Minta Evaluasi Anggaran
kacenews.id-CIREBON-Di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah, muncul alokasi dana sebesar Rp 102,9 juta untuk pengadaan kartu ucapan Idulfitri oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon.
Rencana ini menuai sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Cirebon, terutama terkait urgensi dan relevansinya dengan kebutuhan daerah. Sebab, hal itu tentu menciderai semangat efesiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati mengaku sangat menyayangkan adanya anggaran sebesar itu, hanya untuk pencetakan kartu ucapan.
Menurutnya, saat hampir semua dinas mengalami pemangkasan anggaran, justru setda mengalokasikan dana untuk hal yang tidak bersifat prioritas.
“Saya sangat menyayangkan kalau benar ada anggaran sebesar itu, hanya untuk kartu ucapan. Padahal, hampir semua dinas saat ini diminta melakukan efisiensi anggaran,” ujar Rohayati, Rabu (19/3/2025).
Perempuan yang akrab disapa Bunda Iroh ini melanjutkan, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon jelas tidak mendukung pengadaan yang dinilai tidak berdampak signifikan terhadap pelayanan publik tersebut.
Komisi I pun akan meminta klarifikasi terkait alokasi dana tersebut dan mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali peruntukan anggaran.
“Kami akan dalami dan minta klarifikasi. Intinya, saya sebagai Ketua Komisi I DPRD tidak mendukung seperti itu di tengah dinas dinas lain kena efesiensi. Dan peruntukan anggaran ini, kami minta agar dievaluasi,” ujar Rohayati.
Menanggapi sorotan ini, Bupati Cirebon, H Imron menjelaskan bahwa anggaran tersebut bukan hanya untuk kartu ucapan Idulfitri, tetapi juga mencakup berbagai kartu undangan untuk acara-acara besar sepanjang tahun, seperti peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus dan Hari Jadi Kabupaten Cirebon.
“Anggaran itu dialokasikan untuk kartu undangan hari besar lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah,” ujar Imron.
Meski demikian, perdebatan soal prioritas anggaran masih bergulir. Di satu sisi, DPRD menekankan pentingnya efisiensi dan pemangkasan belanja yang dianggap tidak krusial. Sementara di sisi lain, pemerintah daerah menilai bahwa anggaran tersebut adalah bagian dari kebutuhan protokoler yang sudah direncanakan.(Mail)
