Siti Farida: Media Miliki Peran Strategis Mengawal Pembangunan

kacenews.id-CIREBON-Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati berkunjung ke Kantor Harian Umum Kabar Cirebon, Senin (10/3/2025). Kedatangan Farida ke Kabar Cirebon merupakan silaturahmi dengan segenap jajaran karyawan di Harian Umum Kabar Cirebon.

Kunjungan silaturahmi tersebut diterima Pemimpin Umum Asep Iswayanto, Pemimpin Redaksi HU Kabar Cirebon, Muhammad Alif Santosa, Pimpinan Perusahaan Ahmad Mustahri, Pemred Kabar Cirebon Online Epih Pahlapi, jajaran redaktur, wartawan dan bagian usaha Kabar Cirebon.

Dalam kesempatan ini, Siti Farida menekankan pentingnya peran media dalam mengawal pembangunan di Kota Cirebon. Menurutnya, sinergi antara media dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus terus dilakukan.

Sebab, ia menilai, kolaborasi dan sinergi antara media dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon karena saling membutuhkan.

“Kita butuh peran media untuk menyebarluaskan atau mensosialisasikan apa yang telah Pemerintah Kota Cirebon kerjakan kepada masyarakat. Dan media juga kan butuh pemerintah sebagai sumber berita. Ini harus terus dilakukan,” kata Siti Farida.

Dalam kesempatan ini, Siti Farida mengungkapkan fokusnya dalam bekerja, di antaranya penanganan banjir dan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Cirebon.

Untuk penanganan banjir, Siti Farida mengatakan, ia dan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo terus memantau ruas jalan yang sering banjir. Salah satunya yakni di Perumnas dan jalan Cipto.

Siti Farida dan Effendi Edo mengecek jalan yang rusak dan jalan yang sering terjadi banjir. Untuk RTH sendiri, Siti Farida mengatakan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan menambah taman-taman di sejumlah titik di Kota Cirebon.

“Visi misi tentu terintegrasi dengan pemerintah pusat ya, di antaranya infrastruktur, RTH juga. Nah ini nanti kami akan tambah taman-taman di Kota Cirebon. Sedang dihitung dan dipetakan nanti dimana saja penambahan taman, sudutnya dimana saja,” katanya.

Selain itu, Siti Farida juga berbicara mengenai ikon Kota Cirebon dimana nantinya ada sejumlah bangunan yang memakai bata merah. Ia juga berbicara mengenai program kota ku, termasuk di dalamnya ada taman yang ramah anak dan ramah disabilitas.

Selanjutnya, Farida juga berbicara mengenai bidang pendidikan dan pekerjaan. “Di lapangan pekerjaan, kami menerima jika investor yang datang, ini nanti bisa membuka lapangan kerja 80 persen di Kota Cirebon,” kata dia.

Pihaknya juga menginginkan tidak ada lagi pungutan di sekolah khususnya pada sekolah negeri.

“Saya ingin nihil pungutan di sekolah dalam bentuk apapun,” tegas Siti Farida saat berkunjung ke Kantor Harian Umum Kabar Cirebon, Senin (10/3/2025).

Sementara itu, salah satu sekolah yang menjadi sorotan akan dugaan pemotongan Program Indonesia Pintar (PIP) yakni SMA Negeri 7 Cirebon yang sempat didatangi Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi.

Dalam proses penyelidikan, kejari telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Sebanyak 4 orang siswa SMAN 7 Cirebon telah mendatangi Kejari Kota Cirebon.

“(Tadi) dimintai keterangan aja si sama Kejaksaan, sama disuruh ngejelasin juga kronologi terkait masalah PIP dari awal. Dari nominalnya, alur pemotongannya juga. Kita nerima awal kan satu juta delapan ratus, dipotong, kita cuma menerima satu juta lima ratus lima puluh,” ujar salah satu siswa SMAN 7 Cirebon, IB, Kamis (27/2/2025).

Sebelumnya, Kejari pun telah memanggil sejumlah pengelola dana PIP dari SMAN 7 Cirebon.

Kasie Intel Kejari Kota Cirebon, Slamet Haryadi mengatakan, pihaknya akan terus mendalami setiap informasi yang ada untuk mengungkap tuntas kasus ini.

“Kita masih dalam tahap penyelidikan guna menemukan perbuatan pidana,” katanya, Selasa (25/2/2025).

Slamet menyebut, dari pihak sekolah setidaknya sudah ada 8 orang yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka merupakan pengelola dana PIP di SMAN 7 Cirebon.

“Dari pengelola PIP SMA Negeri 7 sudah kita mintai keterangan, dari internal sekolahnya sekitar delapan orang. Dari KCD juga sudah kita mintakan keterangan,” ucapnya.

Selanjutnya, Slamet mengungkapkan, Kejari Kota Cirebon akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak lain dari luar sekolah terkait dengan pemotongan dana PIP ini.

Pihak luar yang dimaksud, merupakan oknum anggota partai politik yang diduga terlibat dalam pemotongan dana PIP di SMAN 7 Cirebon.

“Menyusul mungkin pihak luar (dimintai keterangan) di luar dari pengelola PIP untuk menentukan fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Pihak luar dari luar sekolah itu, sebagai mana yang kita dengar ada oknum-oknum yang mengaku dari partai. Kita akan jajaki kebenaran dari informasi tersebut,” ungkapnya.

Akan tetapi untuk saat ini, Slamet mengaku belum dapat mengungkap identitas anggota parpol yang diduga terlibat dalam pemotongan dana PIP di SMAN 7 Cirebon.

Sementara itu, Kepala KCD Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat (Jabar), H Ambar Triwidodo membenarkan dirinya telah memenuhi panggilan dari Kejari Kota Cirebon terkait pemotongan dana PIP di SMAN 7 Cirebon.(Cimot/Jak)