Penanganan Banjir di Jalan, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Minta Pemda Harus Miliki Masterplan yang Jelas

Kacenews.id-CIREBON-Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah menilai, penanganan banjir di Kota Cirebon jalan di tempat. Menurutnya, kondisi itu tergambar karena Pemkot Cirebon tidak memiliki masterplan, sehingga tidak terlihat progres capaian dari realisasi program.

Ia melihat, selama lima tahun ke belakang, tidak ada perbaikan drainase dan penataan untuk penanganan banjir, tidak memiliki skala prioritas dan tidak memiliki masterplan-nya, kegiatan penanganan banjir pun jalan di tempat.

“Inpres 2025 tentang efisiensi ini, akan bergeser ke infrastruktur, ya mulai dari sekarang. Supaya ke depannya, penanganan banjir dan berlubang bisa berjalan lebih baik dan semestinya,” tuturnya.

Hal itu disampaikan Handarujati dalam rapat bersama forum SKPD yang digelar di aula DPUTR Kota Cirebon, Selasa (4/3/2025). Ia menilai, forum SKPD merupakan satu hal yang penting berkaitan dengan sinergitas kelembagaan antar SKPD, terutama membangun perencanaan di DPUTR untuk anggaran 2026.

“Tadi saya menekankan kembali di Forum SKPD, yaitu pentingnya empat hal. Yaitu, tertib perencanaan, administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib evaluasi. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena hal ini menjadi skala prioritas dalam rencana pembangunan ke depan. Apa yang kita lihat saat ini, kita butuh kegiatan yang bersinergi langsung dengan skala prioritas program pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia berharap, Pemerintah Daerah Kota Cirebon bisa membuat skala prioritas dengan membuat rencana induk pembangunan daerah.

“Atau berkaitan dengan masterplan penanganan banjir. Jadi saya menekankan dua hal, penanganan banjir dan perbaikan jalan berlubang. Karena dua hal ini, merupakan prioritas utama yang menjadi bagian visi misi Effendi Edo dan Siti Farida,”.

“Tentunya, dengan sinergitas SKPD terkait, harapan kami bisa berjalan dengan satu jalur. Tidak sepotong-potong dan berjalan sendiri-sendiri. Supaya dalam progres pembangunan daerah ke depan, siapa pun kepala daerah dan kepala SKPD-nya, maka tahapan perbaikannya berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Rahman Hidayat, memastikan efisiensi anggaran tidak akan menyentuh kepada perbaikan infrastruktur di Kota Cirebon.

Efisiensi anggaran di DPUTR hanya akan menyentuh kegiatan di luar infrastruktur, yakni perjalanan dinas serta ATK.

“Untuk infrastruktur kita dorong segera direalisasikan, tidak akan ada efisiensi untuk infrastruktur. Efisiensi hanya menyentuh perjalanan dinas serta ATK. Nanti dari efisiensi tersebut, hasilnya saja dialihkan salah satunya untuk infrastruktur juga,” ujarnya.

Pada bulan Maret atau memasuki triwulan I ini, menurutnya, DPUTR akan memulai lelang untuk kegiatan infrastruktur. Proses lelang akan berjalan sekitar sebulan, sehingga proyek pekerjaan dimungkinkan digelar pada April.

“Yang sudah teranggarkan itu ada 15 ruas jalan dengan total anggaran Rp 7 miliar, di antaranya Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Ciremai Raya, juga Jalan Terusan Pemuda,” ujarnya.

Kota Cirebon sendiri memiliki jalan sepanjang 159,72 kilometer berdasarkan SK Wali Kota. Dari jalan sepanjang itu, 94 persen di antaranya dalam kondisi mantap, sisanya 6 persen dalan kondisi berat dan ringan. Sedangkan 6 persen jalan yang rusak ini, setara dengan 65 ruas jalan.

“Kami sudah pernah menghitung kebutuhan untuk perbaikan yang 6 persen tersebut, yakni Rp 34 miliar. Jalan yang rusak 6 persen ini, tersebar di beberapa kecamatan, tapi yang paling terbanyak adalah Kecamatan Harjamukti,” tuturnya.(Fan)

Pointer

1. Penanganan Banjir Jalan di Tempat
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, menilai penanganan banjir di Kota Cirebon stagnan karena tidak ada masterplan dan perencanaan yang jelas.

2. Kurangnya Perbaikan Drainase
Selama lima tahun terakhir, tidak ada perbaikan signifikan pada drainase, dan tidak ada skala prioritas untuk penanganan banjir.

3. Harapan Terhadap Rencana Induk Pembangunan Daerah
Pemkot Cirebon diharapkan dapat membuat rencana induk pembangunan yang jelas, terutama terkait penanganan banjir dan perbaikan jalan berlubang.

4. Efisiensi Anggaran di DPUTR
Kepala DPUTR, Rahman Hidayat, memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menyentuh infrastruktur, melainkan hanya untuk perjalanan dinas dan ATK.

5. Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025
DPUTR akan memulai lelang untuk 15 ruas jalan pada bulan Maret 2025 dengan anggaran sebesar Rp 7 miliar, termasuk perbaikan ruas jalan Cipto Mangunkusumo dan Ciremai Raya.

6. Kondisi Jalan Kota Cirebon
Dari 159,72 km jalan di Kota Cirebon, 94% dalam kondisi baik, sedangkan 6% rusak, yang setara dengan 65 ruas jalan. Perbaikan untuk jalan rusak membutuhkan anggaran Rp 34 miliar.