Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat Cegah Kekerasan Berbasis Gender, Komnas Perempuan Gencarkan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Cirebon
kacenews.id-CIREBON– Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggencarkan program kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) di Kota Cirebon. Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mencegah kekerasan berbasis gender.
“Kampanye ini secara resmi berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember 2024. Namun, kegiatan terus kami lanjutkan sepanjang Desember, mengingat bulan ini juga merupakan bulan Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad.
Menurutnya, program kampanye ini sangat penting, agar masyarakat terutama di Kota dan Kabupaten Cirebon, memiliki pemahaman untuk melindungi perempuan yang menjadi kelompok rentan.
Ia mengungkapkan, kekerasan terhadap perempuan umumnya berakar pada budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan.
Sehingga budaya ini menciptakan pembagian peran yang tidak setara. Perempuan sering kali hanya dianggap bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki mendominasi ruang publik.
“Akibatnya perempuan mengalami diskriminasi di berbagai bidang, seperti pendidikan dan ekonomi,” ujarnya.
Dia mengemukakan, diskriminasi tersebut membuat perempuan lebih rentan mengalami kekerasan di berbagai ranah, termasuk domestik, publik, dan negara.
“Kekerasan yang dialami perempuan biasanya hadir dalam empat bentuk yakni fisik, psikis, seksual dan ekonomi,” katanya.
Bahrul menyampaikan, Komnas Perempuan optimistis kampanye ini mampu menggugah kesadaran publik di Cirebon, untuk menghapus budaya patriarki yang menjadi akar permasalahan kekerasan berbasis gender. Sehingga dengan upaya tersebut dapat tercipta lingkungan yang aman, setara, dan berkeadilan bagi perempuan di seluruh Indonesia.
Ia menyebutkan, data Komnas Perempuan saat ini menunjukkan, ada sekitar 2.700 kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah dilaporkan langsung ke lembaga tersebut.
“Angka ini belum mencakup laporan dari lembaga lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu kekerasan berbasis gender masih menjadi tantangan besar di masyarakat,” katanya.(Cimot)
