Program Ketahanan Pangan Dapat Dukungan TNI dan Polri, Kabupaten Cirebon Sudah Terbebas dari Desa Rawan Pangan
kacenews.id-CIREBON-Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana menyebutkan wilayahnya sudah bebas dari desa rawan pangan.
Menurut Erus, desa rawan pangan yang masih ada di Kabupaten Cirebon hanya kategori tiga. Untuk kategori rawan pangan tiga ini sudah tergolong aman jika dibandingkan dengan kategori satu dan dua.
“Alhamdulillah untuk Kabupaten Cirebon sudah tidak ada desa rawan pangan kecuali desa rawan pangan kategori tiga,” katanya.
Ia mengungkapkan, sesuai kategori, desa rawan pangan parah masuk ke dalam kategori satu. Kemudian untuk rawan pangan kategori dua, tergolong agak aman.
Erus menyampaikan, sudah tidak adanya desa rawan pangan ini harus didukung semua pihak, terutama pemerintah desa (Pemdes). Karena Pemdes juga mempunyai alokasi anggaran dari Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan.
Menurutnya, program ketahanan pangan yang digulirkan Pemkab Cirebon sepanjang 2024 mendapat dukungan dari unsur TNI dan Polri. “Unsur TNI dan Polri dari Polsek maupun Koramil cukup rajin mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.
Sementara itu, terkait stok beras di Kabupaten Cirebon, Erus memastikan ketersediaannya mencukupi sampai akhir tahun ini. Ketersedian beras tersebut diketahui dari hasil koordinasi DKPP dengan Bulog Cirebon beberapa waktu lalu.
Ia mengemukakan, ketercukupan beras hingga akhir tahun ini, dihitung dari konsumsi kebutuhan beras per bulan masyarakat Kabupaten Cirebon. “Apalagi di bulan kemarin stok di Bulog juga masih ada,” ujarnya.
Tidak adanya desa rawan pangan di Kabupaten Cirebon, tak lepas dari berbagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Salah satunya melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang rutin digelar di desa-desa rentan pangan sepanjang tahun ini.
Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengemukakan, GPM yang digagas DKPP bekerja sama dengan Bulog dan unsur terkait lainnya, juga merupakan upaya pengendalian inflasi.(Junaedi)
