Diduga Aparat Desa Tak Netral, Luthfi Lapor Bawaslu Kabupaten Cirebon
kacenews.id-CIREBON-Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Mohamad Luthfi-Dia Ramayana yang punya jargon Cirebon Bahagia datang ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cirebon, Rabu (4/12/2024) sore.
Luthfi bersama rombongan tiba di Kantor Bawaslu Kabupaten Cirebon sekitar pukul 15.40 WIB. Pukul 17.00 WIB mereka baru diterima masuk ke ruangan khusus untuk memberikan laporan beserta bukti-bukti atas temuan tim saat proses Pilkada 2024 kepada Bawaslu.
Tampak mendampingi Luthfi yang merupakan Calon Bupati Cirebon Nomor Urut 04 ini, yakni Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, Jamil Abdul Latief dan Sekretaris, Waswin Janata, kuasa hukum serta beberapa tim sukses lainnya.
Sebelum masuk ke ruangan, rombongan enggak membeberkan perkara apa yang dilaporkan mereka ke Bawaslu. Termasuk Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, Waswin Janata. “Ya nanti saja, setelah kita memberikan laporan ke Bawaslu nanti kita sampaikan,” ujar Waswin.
Hingga berita ini ditulis, rombongan belum selesai memberikan laporan dan belum keluar dari ruangan tersebut, sehingga kepastian laporan yang disampaikan ke Bawaslu belum diketahui secara pasti terkait perkara apa.
Informasi yang dihimpun KC menyebutkan, setelah pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024, Tim Pemenangan Pasangan Luthfi-Dia terus mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan ada keberpihakan para aparat desa dan ASN di Kabupaten Cirebon ke pasangan calon tertentu.
Partisipasi Pemilih Turun
Sementara itu, partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Cirebon 2024 tercatat mengalami penurunan sebesar 4 persen dibandingkan dengan Pilkada 2018, meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat telah melakukan berbagai upaya sosialisasi sejak jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada yang digelar pada 27 November 2024 lalu.
Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, mengungkapkan hal tersebut dalam pembukaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon di Ballroom UMC Kabupaten Cirebon, Rabu (4/12/2024).
Menurut Esya, angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 hanya mencapai 59 persen, lebih rendah dibandingkan Pilkada 2018 mencapai 63 persen. “Kami sebenarnya menargetkan partisipasi sebesar 70 persen, tetapi hanya berhasil mencapai 59 persen untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Cirebon,” ujarnya.
Esya menjelaskan, KPU telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Mulai dari pendidikan politik, sosialisasi secara masif, hingga pelibatan seluruh elemen masyarakat. “Kami sudah membuat program-program partisipasi masyarakat dan merangkul semua kelompok, termasuk komunitas lokal,” jelasnya.
Namun, kesadaran politik masyarakat dinilai masih belum optimal, terutama di kalangan pemilih muda dan warga urban. Selain itu, tingginya mobilitas penduduk menjadi tantangan tersendiri, di mana banyak warga Kabupaten Cirebon yang bekerja di kota-kota besar sehingga sulit dijangkau saat pemilihan.
Faktor lain yang memengaruhi penurunan partisipasi adalah regrouping tempat pemungutan suara (TPS), di mana jumlah pemilih per TPS meningkat dari rata-rata 300 menjadi 600 orang. “Hal ini berpengaruh pada aksesibilitas dan kenyamanan pemilih,” tambah Esya.
**Evaluasi dan Harapan ke Depan**
Esya menegaskan, penurunan partisipasi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi bersama oleh semua pihak. “Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya KPU. Kami berharap seluruh elemen masyarakat berkolaborasi untuk meningkatkan partisipasi pada pemilu mendatang,” tegasnya.
Meski demikian, Esya mengapresiasi kemajuan dalam penerapan teknologi pemilu melalui Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Sistem ini mempermudah masyarakat dalam mengakses hasil rekapitulasi suara secara digital melalui unggahan formulir C1 Plano. Namun, ia mengakui masih ada kendala teknis, seperti kualitas foto yang kurang baik, yang memengaruhi penyampaian informasi.
“Penurunan partisipasi sebesar 4 persen ini memang tidak signifikan jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 77,5 persen pada Pilkada serentak 2024. Namun, kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan agar hasil ke depan lebih baik,” tutup Esya.(Mail)
