Rencana Penyertaan Modal Pemkab Majalengka Disorot Fraksi Karya Demokrat
kacenews.id-MAJALENGKA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka melalui APBD murni Tahun 2025 berencana melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 25 miliar, sementara Fraksi Karya Demokrat menghendaki uang tersebut terlebih dulu dipergunakan untuk membayar tunggakan BPJS dengan nilai yang sama.
Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi menyampaikan, rancangan pembangunan satu tahun kedepan yang ingin memprioritaskan pembangunan daerah diantaranya konektifitas wilayah dan konektifitas infrastuktur, karena hal tersebut dinilai sangat penting.
Pembangunan infrastuktur antar wilayah yang terkoneksi dinilai penting karena menyangkut lancarnya arus lalulintas kendaraan, barang dan masyarakat, yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat serta dampak sosial yang juga tinggi.
“Prioritas lainnya yang kedua disentralisasi anggaran seperti yang disampaikan pandangan fraksi, ada kaitan dengan lingkungan hidup, sampah, termasuk juga untuk UMKM, itu akan banyak kita lakukan disetralisasi,” ungkap Dedi
“Termasuk yang kita pikirkan ada utang BPJS, kita harus coba dipenuhi ada utang BPJS, kita dari tahunn 2021,” tambah Dedi
Dedi optimis APBD Kabupaten Majalengka untuk Tahun 2025 akan mengalami peningkatan dibanding Tahun 2024 sekarang, diantaranya adanya pos pendapatan yang berkaitan dengan bantuan-bantuan keunagan dari pemerintah provinsi belum termasukan di dalam pembahasan APBD,
“Jadi sebetulnya bukan APBD 2025 menurun tapi yang terjadi karena pembahasan kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pembahasan RAPBD Kabupaten Majalengka ini lebih dahulu dari pada pembahasan RAPBD tingkat Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Setelah pembahasan RAPBD Provisi akan ada prediksi berapa APBD Majalengka akan mendapat dana transfer dari Pemprov dan bantuan dana Pemerintah Pusat.
“Kan kemarin APBD kita seolah turun Rp 24 miliar, tetapi disitu tanpa ada pos yang dimasakukan pos dari dana trasfer pemerintah pusat karena pembahasan RAPBD di Majalengka lebih dulu, dari pada provinsi. Jadi sampai saat ini kita beluk mengetahui berapa kira-kira kisaran prediksi dana transfer dari pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Dedi.
Sementara itu juru bicara Fraksi Karya Demokrat Dasim Pamungkas, menyoroti utang Pemda Majalengka ke BPJS yang yang katanya utang sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2023 sebesar Rp 35 miliar.
“Kami mendorong kepada pemerintah daerah untuk melunasi utang ke BPJS dengan cara mengalihkan anggaran yang semula di rencanakan untuk penyertaan modal ke BUMD sebesar Rp 25 miliar. Sekarang, dari pada ngasih modal mending bayar utang warisan dulu, malu. Dan ingat bukan hutang sekarang melainkan utang 2021 sanpai dengan 2023,” kata Dasim
Pelunasan utang tersebut juga agar tidak terus menerus Pemda Majalengka ditagih utang BPJS, yang penagihannya selalu ditembuskan ke DPRD.
“Setiap bulan DPRD mendapat tembusan tagihan utang. Makanya kita mendorong untuk segera dilunasi. Relokasi aja dari penyertaan modal BUMD kan ada Rp 25 miliar, alihkam kesitu,” ungkap Dasim.(Tat)
