Pemkab Cirebon Buka Seleksi 2.040 PPPK, Fokus Tenaga Honorer
kacenews.id-CIREBON-Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kuota 2.040 pegawai.
Seleksi ini secara khusus ditujukan bagi sekitar 5.000 tenaga honorer di lingkungan Pemkab Cirebon yang belum berhasil lolos dalam seleksi PPPK sejak dibuka pertama kali pada awal 2019.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Cirebon, Ade Nugroho, menyampaikan, pendaftaran seleksi sudah dibuka sejak 1 Oktober dan akan berlangsung hingga 29 Oktober mendatang.
“Memang kami membuka formasi lagi untuk 2.040 PPPK, namun mereka baru akan mulai bekerja tahun depan. Jadi formasi ini adalah untuk penempatan di 2025,” ungkap Ade.
Ia merinci bahwa dari total kebutuhan 2.040 PPPK, sebanyak 97 formasi diperuntukkan bagi guru, 50 tenaga kesehatan, dan 1.893 untuk tenaga teknis. Selain itu, seleksi ini juga terbuka bagi tenaga honorer yang telah bekerja di Pemkab Cirebon selama lebih dari dua tahun.
“Saya mengimbau kepada seluruh tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi agar berhati-hati dalam menyusun persyaratan. Ini penting untuk memastikan mereka bisa lolos seleksi,” ungkapnya.
Ade juga menyinggung pencapaian penerimaan PPPK di Kabupaten Cirebon sejak 2019 hingga tahun ini, dengan total penerimaan mencapai 8.319 PPPK. Rinciannya, 5.942 untuk tenaga guru, 2.172 untuk tenaga kesehatan, dan 205 tenaga teknis. Dengan tambahan seleksi tahun ini, jumlah PPPK yang bekerja di Pemkab Cirebon akan melebihi 10.000 orang pada 2025.
“Kalau dilihat dari jumlahnya, kami mungkin salah satu yang terbesar di Jawa Barat, hanya di bawah Bogor. Tapi, tentu saja semua ini sudah disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita. Untuk lebih detail mengenai anggaran gaji mereka, silakan tanyakan langsung ke BKAD,” tutupnya.
Dengan penerimaan yang signifikan ini, Pemkab Cirebon terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer serta memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor vital seperti pendidikan, kesehatan dan teknis.(Mail)
