Transportasi Online Mendominasi, Nasib Angkot di Cirebon Kian Terpuruk

kacenews.id-CIREBON-Industri angkutan kota (angkot) di Kabupaten Cirebon menghadapi krisis serius di tengah dominasi transportasi online. Pengusaha angkot kini kian terhimpit oleh persaingan yang semakin sulit, meskipun ada harapan revitalisasi melalui intervensi pemerintah.
Namun, berbagai tantangan menghadang, membuat usaha untuk menghidupkan kembali moda transportasi tradisional ini tersendat.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon, Mida Aftiani menjelaskan, banyak pengusaha angkot masih berharap bisa bertahan dan kembali diminati masyarakat. Namun, kenyataannya, kehadiran transportasi online yang lebih mudah diakses telah mengubah kebiasaan konsumen.

“Dari sisi konsumen, mereka lebih memilih transportasi online karena kemudahannya. Mereka tidak perlu lagi menunggu di pinggir jalan, cukup pesan lewat aplikasi, dan kendaraan langsung datang ke lokasi penjemputan,” ungkap Mida, Selasa (10/9/2024).

Ia melanjutkan, fleksibilitas dan kenyamanan yang ditawarkan transportasi online menjadi salah satu tantangan terbesar bagi angkot. “Pengguna hanya tinggal menekan beberapa tombol di ponsel mereka, dan kendaraan sudah menjemput. Ini yang sulit disaingi oleh angkot, yang masih bergantung pada trayek tetap dan penjemputan di lokasi yang terbatas,” imbuhnya.

Menurutnya, agar angkot bisa kembali bersaing, diperlukan inovasi yang dapat memberikan pengalaman lebih bagi konsumen. “Angkot harus bisa menawarkan nilai tambah, apakah itu dari segi layanan, kenyamanan, atau tarif yang lebih kompetitif,” jelasnya.

Namun, upaya tersebut juga terkendala oleh pergeseran wewenang dalam pengelolaan transportasi. Dishub Kabupaten Cirebon kini tidak lagi memiliki kendali atas terminal, yang menjadi salah satu titik penting bagi operasional angkot.
“Pengelolaan terminal sudah berada di bawah wewenang Dishub Provinsi, jadi kami hanya bisa berperan terbatas dalam hal ini,” tambah Mida.

Selain itu, terkait dengan izin trayek angkot, Dishub Kabupaten Cirebon hanya memiliki kewenangan mengeluarkan rekomendasi, sementara keputusan akhir tetap di tangan pemerintah provinsi.
“Hal ini sempat memicu perdebatan terkait siapa yang seharusnya berwenang. Namun, kami hanya sebatas memberikan rekomendasi, bukan izin langsung,” tutupnya.

Banyak pengusaha angkot yang mengeluhkan sulitnya bertahan di tengah persaingan dengan transportasi online yang semakin mendominasi. Mereka berharap adanya solusi konkret dari pemerintah agar angkot tidak sepenuhnya mati suri. Namun, tanpa perubahan yang signifikan, masa depan angkot di Cirebon tampak semakin suram.(Mail)