Persoalan DTKS Belum Tuntas, Pilbup Cirebon Jadi Sasaran Kritik
kacenews.id-CIREBON-Persoalan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Cirebon tampaknya belum menemui titik terang. Masalah ini semakin mendesak karena kebutuhan masyarakat miskin terhadap BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus meningkat.
Dampak dari belum terselesaikannya persoalan ini merembet hingga ke ranah politik, di mana Pemilihan Bupati (Pilbup) Cirebon 2024 pun turut menjadi sasaran sorotan.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi mengungkapkan, persoalan DTKS ini bukan masalah baru. Ia menganggap masalah ini sebagai tantangan klasik yang sudah lama dihadapi bangsa, namun harus segera menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Menurutnya, sebelum berbicara soal pembangunan infrastruktur atau proyek monumental lainnya, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal akses kesehatan.
“Jangan sampai hanya karena sakit, masyarakat jatuh miskin. Terlebih lagi bagi mereka yang sudah miskin. Oleh karena itu, pilihlah bupati yang mampu menyelesaikan masalah-masalah ini. Bupati yang benar-benar peduli dan mau mengurus masyarakat kecil. Bupati yang bekerja dengan tulus dan ikhlas,” katanya, belum lama ini.
Ia menyebutkan, masalah utama yang dihadapi sebenarnya sederhana, yakni mencukupi kebutuhan BPJS PBI. Menurutnya, program ini harus diprioritaskan mengingat dampak langsungnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan menyarankan agar alokasi anggaran tambahan sebesar Rp10 hingga Rp 15 miliar dapat diambil dari dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Wong kita bisa membiayai pilkada sebesar Rp70 miliar, masa untuk membiayai BPJS yang menyentuh hajat hidup 2,4 juta orang, kita tidak mampu?” katanya.
Terkait solusi yang akan diambil, Luthfi menyebutkan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah menunggu hasil kajian dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Sekretariat Daerah. Mereka akan mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini.
Ia menyampaikan, pembahasan mengenai DTKS sudah dibahas dalam rapat daring beberapa waktu lalu. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mencabut moratorium BPJS dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap DTKS.
“Kita akan membuka akses lebih luas, melihat kriteria apa saja yang bisa dipenuhi. Secara bertahap, kita akan membuka ruang sambil menyesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ada. Prinsipnya, semua masyarakat Cirebon harus bisa mengakses layanan kesehatan yang baik,” katanya.
Luthfi berharap, program-program besar yang tidak mendesak sebaiknya dikurangi atau bahkan ditiadakan agar anggaran yang ada bisa dialihkan untuk kebutuhan BPJS. Di penghujung masa jabatannya, ia berharap dapat menemukan solusi konkret yang mampu mengatasi masalah ini.
“Saya berharap sebelum masa jabatan saya berakhir, ada solusi nyata yang bisa kita temukan, minimal agar masyarakat yang sakit bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan,” katanya.(Is)
