Warga Perumahan Arum Sari Ancam Boikot Bayar PBB
Pemkab Cirebon Dianggap Abai Fasilitasi Serah Terima Fasum dan Fasos
kacenews.id-CIREBON-Kekecewaan mendalam melanda warga Perumnas Arum Sari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun. Forum Rukun Warga (RW) setempat meluapkan frustrasi mereka kepada pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam menangani proses serah terima aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari perumnas ke pemerintah.
Menurut Ketua Forum RW Arum Sari, Tedi Setiawan, seluruh dokumen administrasi yang diperlukan untuk serah terima aset tersebut sudah lengkap. Namun, hingga kini, proses tersebut masih terkatung-katung tanpa kejelasan.
“Kami sudah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), tetapi hingga sekarang, proses ini belum juga rampung,” ujar Tedi, Selasa (3/9/2024).
Tedi menjelaskan, ketidakjelasan ini berdampak serius pada kehidupan warga. Tanpa serah terima aset yang resmi, pembangunan di wilayah mereka terhenti, sementara kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetap berjalan.
“Kami merasa dibebani dengan kewajiban pajak, tetapi tidak mendapatkan manfaat apapun dari pembangunan. Jika serah terima aset ini terus tertunda, kami akan memboikot pembayaran PBB,” tegas Tedi.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah, khususnya DPKPP dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), yang menurutnya saling lempar tanggung jawab. DPKPP sempat meminta siteplan dari perumnas, dan setelah kami penuhi, mereka malah beralasan perlu berkoordinasi lagi dengan BKAD.
“Ini sudah berlangsung selama dua tahun, dan kami tidak melihat ada itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Tedi.
Proses yang berlarut-larut ini membuat warga Arum Sari semakin kehilangan kesabaran. Forum RW Arum Sari telah melakukan berbagai upaya, termasuk audiensi dengan DPRD, namun hasilnya nihil.
“Kami bahkan sempat berseteru dengan kepala desa karena masalah ini. Jika situasi ini tidak segera diselesaikan, kami tidak hanya akan memboikot PBB, tetapi juga menolak kedatangan calon bupati yang datang untuk sosialisasi di wilayah kami,” ancam Tedi.
Tedi menegaskan bahwa ancaman boikot ini bukan hanya isapan jempol. “Kami serius. Warga Arum Sari merasa tidak pernah mendapatkan manfaat dari pajak yang kami bayarkan, jadi mengapa kami harus terus membayarnya? Pemerintah daerah harus segera bertindak sebelum situasi ini semakin memburuk,” pungkasnya.(Mail)