KDM Memastikan APBD Jabar Tak Lagi Biayai Kertajati
kacenews.id-MAJALENGKA-Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan tidak lagi mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membiayai operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati mulai tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini diambil setelah Pemprov Jabar melakukan evaluasi terhadap beban keuangan daerah dan efektivitas pengelolaan proyek strategis provinsi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menyampaikan keputusan tersebut secara terbuka melalui unggahan video di akun media sosial pribadinya. Pernyataan itu kemudian dikutip sejumlah media nasional pada Senin (5/1/2026).
Menurut KDM, selama ini Pemprov Jabar harus terus menanggung biaya operasional BIJB Kertajati, sementara aktivitas penerbangan yang berlangsung belum sebanding dengan besarnya dana yang dikeluarkan dari APBD.
“APBD kita terus dipakai untuk membiayai bandara, tapi penerbangannya sangat terbatas. Kita membiayai terus, hasilnya tidak ada,” ujar KDM.
Ia menjelaskan, beban keuangan daerah tidak hanya berasal dari operasional BIJB Kertajati. APBD Jawa Barat juga masih menanggung kewajiban pembayaran utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung, yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jawa Barat sebelumnya, HM Ridwan Kamil, melalui skema pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Beban utang kita tinggi. Satu dari dana PEN, yang kedua untuk membiayai Kertajati. Kita terus membiayai, tapi tidak ada hasilnya,” kata KDM.
Berdasarkan data yang disampaikan, pembangunan BIJB Kertajati telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 2,6 triliun. Saat ini, Pemprov Jabar masih menanggung kewajiban utang sekitar Rp 100 miliar per tahun, dengan sekitar Rp 50 miliar di antaranya digunakan untuk operasional dan layanan bandara.
Sementara itu, pembayaran utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar diperkirakan mencapai sekitar Rp 45 miliar per tahun.
Melihat kondisi tersebut, KDM mempertanyakan keberlanjutan pembiayaan BIJB Kertajati yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap keuangan daerah maupun pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Ia pun membuka opsi penghentian sementara pendanaan hingga ada kejelasan terkait skema pengelolaan dan peningkatan kinerja operasional bandara.
“Pertanyaan saya, bisa tidak karena kita membiayai terus tapi tidak ada hasilnya, Kertajati disetop dulu?” ujar KDM.(Jep)
