Jasa Konsultan Disorot, DPRD Kabupaten Cirebon Desak Pemkab Benahi Ekosistem Perizinan
kacenews.id-CIREBON-Dorongan perbaikan ekosistem perizinan kembali mengemuka di Kabupaten Cirebon. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Berry Kusuma Drajat, menilai lambannya proses investasi bukan semata berasal dari birokrasi pemerintah, melainkan dari penyedia jasa konsultan perizinan yang tidak bekerja optimal.
Keluhan itu mencuat setelah Komisi I menerima laporan dari sejumlah pelaku usaha yang mengaku kesulitan menyelesaikan tahapan perizinan.
Setelah dilakukan penelusuran, Berry menyebut persoalan kerap muncul pada tahap penyusunan dokumen teknis yang menjadi tanggung jawab konsultan.
“Banyak investor sebenarnya sudah siap masuk, tetapi terkendala kelengkapan dokumen. Konsultan yang mereka gunakan justru lambat mengurus persyaratan,” ujar Berry, Rabu (10/12/2025).
Menurut Berry, sejumlah dokumen seperti IPR, AMDAL, rekomendasi Amdal Lalin, dokumen lingkungan, Pertek hingga PBG sering tersendat pada proses penyusunan. Ia bahkan menemukan ada berkas yang tak kunjung selesai meski sudah menunggu bertahun-tahun.
Padahal, menurutnya, perangkat daerah hanya memverifikasi dan mengesahkan dokumen yang masuk. “Setelah kami pelajari, dinas itu tidak mempersulit. Justru kelengkapannya yang tidak kunjung siap dari pihak konsultan,” katanya.
Berry menekankan bahwa Pemkab Cirebon selama ini terbuka terhadap investasi. Namun, ketidakprofesionalan sejumlah konsultan justru menciptakan citra bahwa perizinan di Kabupaten Cirebon berbelit.
“Kasihan investor. Mereka sudah keluarkan biaya besar, ingin membuka lapangan kerja, tapi dokumennya lama selesai. Ini merugikan daerah,” ucap Berry.
Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya mempercepat layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kepala Dinas PUTR, Sunanto, memastikan proses PBG tidak membutuhkan waktu lama. Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), setiap permohonan diproses dalam 1×24 jam. Bila dokumen dinyatakan lengkap, izin dapat terbit hanya dalam dua hari kerja.
Sunanto juga mengimbau masyarakat dan investor untuk memantau langsung perkembangan berkas melalui laman SIMBG atau berkomunikasi dengan konsultan bila menggunakan jasa tersebut.
Situasi ini, menurut sejumlah pengamat, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap ekosistem perizinan daerah, mulai dari kompetensi konsultan, transparansi proses, hingga literasi perizinan di tingkat masyarakat.
Dengan investasi sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi, DPRD mendorong Pemkab Cirebon membangun mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar konsultan perizinan bekerja sesuai standar dan tidak merugikan investor maupun pemerintah daerah.(Mail)
