Alokasi Dana Desa Dukung Pendidikan Kesetaraan
kacenews.id-MAJALENGKA-Bupati Majalengka, Eman Suherman meminta seluruh desa mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung pendidikan kesetaraan bagi warga putus sekolah, sebagai upaya mempercepat peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan penanganan Akhir Tingkat Sekolah (ATS).
Instruksi itu disampaikan pada kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan ATS melalui pendidikan kesetaraan, Kamis (20/11/2025). Bupati Eman menegaskan pentingnya data pendidikan desa sebagai dasar intervensi.
“Saya minta desa harus memiliki data Akhir Tingkat Sekolah (ATS) warganya usia 24 tahun dengan akurat sehingga intervensi pendidikan dapat tepat sasaran,” ungkap Eman.
Ia menjelaskan, pendidikan tidak hanya menjadi urusan sekolah atau Dinas Pendidikan, tetapi merupakan tanggung jawab lintas sektor termasuk pemerintah desa. Karena itu, Eman meminta seluruh OPD terkait, camat, serta lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan memperkuat kolaborasi dan mengintegrasikan program penanganan ATS.
Sinergi ini, menurutnya, diharapkan dapat mempercepat peningkatan RLS dan menurunkan angka putus sekolah di Kabupaten Majalengka. Bupati juga meminta OPD lain mendukung pemberdayaan peserta pendidikan kesetaraan. DKP3 diminta menurunkan tenaga penyuluh pertanian, sementara Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan menyiapkan pelatihan wirausaha.
Kepala Dinas Pendidikan, Muhamad Umar Ma’ruf, menyampaikan peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas pembangunan daerah. Ia memaparkan bahwa RLS Kabupaten Majalengka tahun 2025 baru mencapai 7,81 tahun, masih di bawah rata-rata nasional 9,07 tahun dan rata-rata Jawa Barat 9,14 tahun.
“Melalui sinergi dan komitmen kita semua, saya yakin Majalengka dapat mempercepat peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menurunkan angka ATS, dan memperkuat kualitas SDM untuk Majalengka yang lebih baik,” tegasnya.
Dinas Pendidikan menargetkan peningkatan signifikan RLS dalam beberapa tahun ke depan melalui penanganan terpadu dan berkelanjutan. Pada kegiatan tersebut turut dilakukan penandatanganan MoU dengan desa untuk memperluas akses pendidikan kesetaraan di wilayah pedesaan.(Tat)
