UMK 2025 Sebesar Rp 2.4 Juta, Buruh Majalengka Tuntut Jadi Rp 3,2 Juta
kacenews.id-MAJALENGKA-Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Majalengka, Kamis (13/11/2025).
Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Majalengka segera mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026 kepada Gubernur Jawa Barat untuk segera ditetapkan.
Dalam aksinya, buruh meminta agar UMK tahun 2026 naik menjadi Rp 3.200.000 atau meningkat sekitar Rp 795.000 dibanding UMK 2025 yang sebesar Rp 2.404.632.
Anggota Dewan Pengupahan perwakilan buruh, Sugih Harto, menilai pembahasan UMK tahun 2026 berjalan lambat. Padahal, menurutnya, proses pengusulan seharusnya sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak akhir Oktober 2025 agar penetapan bisa dilakukan paling lambat 20 November.
“Survei kebutuhan hidup layak (KHL) sudah dilakukan. Usulan ini didasarkan pada kondisi ekonomi, pasar kerja, dan kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujar Sugih Harto.
Ia menambahkan, usulan kenaikan UMK menjadi Rp3,2 juta dianggap realistis karena biaya hidup di Majalengka terus meningkat, termasuk harga bahan pokok dan biaya sewa rumah di sekitar kawasan industri.
“Perkembangan industri di Majalengka sudah pesat, tapi upah belum sebanding dengan kebutuhan hidup. Kami prihatin, karena Majalengka masih menjadi kabupaten termiskin keempat di Jawa Barat,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker KUKM) Kabupaten Majalengka, Arif Daryana, menyatakan pihaknya akan segera menggelar rapat Dewan Pengupahan pada Rabu, 19 November 2025.
“Kami akan mengundang seluruh unsur, mulai dari serikat pekerja, pengusaha, hingga akademisi agar pembahasan UMK dilakukan secara terbuka dan objektif,” ujarnya.
Sementara itu, aksi unjuk rasa berlangsung damai di bawah pengamanan ketat aparat Polres Majalengka.
Kapolres Majalengka, AKBP Willy Andrian, menegaskan pihaknya mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menjaga situasi tetap kondusif. “Seluruh personel melaksanakan tugas dengan profesional, menghindari tindakan arogan dan tetap menjaga netralitas. Kami ingin memastikan aksi berjalan aman dan tertib,” kata Willy.(Ta)
