Partisipasi Desa Dukung Program Prioritas Nasional Masih Rendah, Pemkab Cirebon Perkuat Kolaborasi dengan Pemdes dan Lembaga Masyarakat
kacenews.id-CIREBON-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memberikan perhatian serius terhadap rendahnya partisipasi desa dalam mendukung program prioritas nasional.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, mengungkapkan, dari total 412 desa, baru 21 desa yang mengajukan lahan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP), angka yang dinilai masih jauh dari harapan.
Temuan tersebut disampaikan Hendra setelah rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang membahas sejumlah agenda prioritas pemerintah pusat, termasuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan KMP, Kamis (6/11/2025).
“Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyukseskan program prioritas nasional. Namun untuk Koperasi Merah Putih, respons desa masih terlalu minim. Dari 412 desa, baru 21 yang mengajukan lahan,” katanya.
Ia menyebutkan, pemerintah pusat menargetkan seluruh desa segera menyampaikan usulan lahan pembangunan KMP sebelum akhir November 2025. Untuk memenuhi target itu, Pemkab Cirebon akan melakukan percepatan melalui rapat koordinasi berkelanjutan, pendampingan teknis, hingga pemberdayaan camat untuk mempercepat mobilisasi desa.
“Kami harap para camat dan kepala desa bisa memotivasi masyarakat, terutama para ibu, untuk segera mengajukan lahan pendirian gedung Koperasi Merah Putih,” katanya.
Menurutnya, program KMP dirancang sebagai pusat pemberdayaan ekonomi rumah tangga dan penguatan koperasi desa. Sehingga keterlibatan awal dari pemerintah desa menjadi krusial.
Selain persoalan KMP, rapat juga menyoroti pelaksanaan program MBG. Hendra meminta seluruh jajaran kecamatan dan satuan pendidikan meningkatkan pengawasan terhadap Sumber Pangan Program Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.
“Kami tidak ingin ada makanan yang mengandung bahan berbahaya masuk ke program MBG. Pengawasan harus diperketat agar tidak merugikan anak-anak kita,” ucapnya.
Monitoring dibutuhkan untuk memastikan kualitas pangan yang diterima siswa benar-benar aman dan sesuai standar, mengingat program MBG menyasar kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus.
Ia menegaskan Pemkab Cirebon akan terus memperkuat kolaborasi dengan perangkat desa dan lembaga masyarakat, agar seluruh program nasional dapat berjalan optimal dan memberi manfaat nyata.
Upaya percepatan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan target administratif, tetapi juga memastikan program-program seperti KMP, MBG, dan MBR benar-benar hadir sebagai solusi ekonomi dan sosial bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.(Is)
