Pernah Anggaran Pusat Ditahan, Bupati Majalengka Desak OPD Percepat Serapan Anggaran
kacenews.id-MAJALENGKA-Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera mempercepat realisasi anggaran agar perputaran ekonomi daerah tetap bergerak. Serapan anggaran yang rendah dinilai menghambat manfaat APBD bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Bupati Eman saat memimpin apel pagi bersama ASN di Lapangan Setda Majalengka, belum lama ini. Ia menyoroti hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang menunjukkan serapan hingga akhir Oktober baru mencapai 69,19 persen.
“Saya minta semua OPD segera mempercepat realisasi belanja agar ekonomi Majalengka bergerak. Silpa yang tinggi itu tanda perencanaan tidak tepat. Jangan biarkan uang daerah mengendap, karena setiap rupiah harus kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat,” tegas Eman.
Berdasarkan laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), sejumlah OPD mencatat kinerja positif. BKAD sendiri mencatat realisasi tertinggi sebesar 88,68 persen, disusul Dinas Kesehatan (73,35 persen) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (71,68 persen).
Namun demikian, masih ada perangkat daerah dengan capaian rendah, seperti DP3AKB (33,70 persen), Bapenda (40,20 persen), dan Dinas PUTR (45,78 persen).
“Saya apresiasi perangkat daerah yang sudah di atas 80 persen. Tapi bagi yang masih rendah, segera lakukan langkah cepat dan tepat. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal tanggung jawab moral kepada masyarakat,” ujar Eman.
Di tingkat kecamatan, Kecamatan Talaga menjadi yang tertinggi dengan realisasi 81,29 persen, diikuti Sindangwangi (80,12 persen) dan Panyingkiran (80,01 persen). Adapun Kecamatan Cigasong (56,39 persen) dan Majalengka (58,46 persen) masih berada di posisi terbawah.
Bupati Eman menegaskan, tantangan fiskal tahun ini semakin berat karena dana transfer dari pusat menurun sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Menurutnya, efisiensi dan inovasi harus menjadi prioritas agar pembangunan tetap berjalan optimal.
“Keterbatasan fiskal bukan alasan menurunkan kinerja. Justru ini harus menjadi pemicu lahirnya inovasi dan efisiensi,” katanya.
Selain percepatan penyerapan anggaran, Eman juga meminta seluruh kepala OPD melakukan monitoring capaian program dan kinerja bulanan secara konsisten. Program daerah pun harus diselaraskan dengan prioritas nasional agar Majalengka tetap menjadi daerah prioritas penerima program pemerintah pusat.
Sebagai bentuk pengawasan kinerja, Pemkab Majalengka akan terus melakukan evaluasi rutin setiap triwulan dan mengaitkan hasilnya dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis capaian kinerja.
“OPD yang berprestasi dan inovatif akan diberi apresiasi. Sebaliknya, bagi yang tidak menunjukkan perbaikan kinerja akan ada konsekuensi tegas. Kita ingin birokrasi yang akuntabel, efisien, dan berorientasi hasil,” ujar Eman.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, juga merupakan bagian dari komitmen mewujudkan visi “Majalengka Langkung Sae” melalui peningkatan tata kelola pemerintahan, percepatan ekonomi, serta pelayanan publik yang lebih berkualitas.(Jep)
