Bupati Kuningan Apresiasi Telaah F-PDIP atas RAPBD 2026
kacenews.id-KUNINGAN-Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar memberikan apresiasi tinggi kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Kuningan atas telaah dan pandangan konstruktif mereka terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Menurut Bupati Dian, kritik dan saran dari Fraksi PDIP menjadi dorongan penting bagi Pemerintah Daerah untuk semakin memperkuat komitmen terhadap tata kelola keuangan yang sehat, realistis, dan berkeadilan. Ia menilai masukan tersebut menunjukkan fungsi pengawasan DPRD berjalan baik dan menjadi bagian penting dari penyusunan kebijakan fiskal daerah.
“Kita telah belajar dari perjalanan tahun-tahun sebelumnya, stabilitas keuangan daerah tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan tetapi juga kebijaksanaan dalam mengelola belanja,” ujar Bupati Dian Rachmat Yanuar, baru-baru ini.
Dian menegaskan, dalam penyusunan APBD 2026, Pemkab Kuningan berkomitmen penuh agar kejadian keterlambatan kewajiban atau potensi gagal bayar yang pernah terjadi tidak terulang lagi. Ia menjelaskan, strategi penganggaran tahun depan akan dilakukan secara lebih hati-hati dan berbasis data.
“Artinya, kami akan menata perencanaan anggaran dengan menghindari penganggaran yang tidak didukung oleh sumber pendapatan yang pasti. Proyeksi anggaran harus realistis dan terukur, selaras dengan kemampuan fiskal serta potensi riil yang dimiliki Kabupaten Kuningan,” ujarnya.
Ia menambahkan, fokus pemerintah bukan pada besarnya angka anggaran, melainkan pada integritas dan ketepatan sasaran dalam penggunaannya. “Proyeksi pendapatan dan belanja pada tahun 2026 kami susun dengan semangat realistis, rasional, dan berimbang karena APBD adalah cerminan dari kesadaran kolektif untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah,” katanya.
Menanggapi sorotan Fraksi PDIP mengenai pentingnya pemerataan distribusi anggaran, Pemda Kuningan memastikan kebijakan pembangunan akan disusun secara adil, proporsional, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah.
Pendekatan pembangunan tersebut, lanjut Dian, akan mengedepankan data dan hasil riset empirik, termasuk indikator ketimpangan sosial ekonomi. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan memiliki dampak nyata terhadap pengurangan kesenjangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Instrumen utama yang kami optimalkan untuk mewujudkan pemerataan sesuai harapan Fraksi PDIP meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan gedung publik; pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal; peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan; serta pengembangan sektor-sektor produktif,” jelasnya.
Bupati Dian juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan kerja sama Fraksi PDIP dalam mengkaji Nota Keuangan RAPBD 2026.
“Terima kasih kepada Fraksi PDIP yang telah berkenan mengkaji dan menelaah materi Nota Keuangan. Dengan semangat keterbukaan dan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif, APBD 2026 akan menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tuturnya.(Ya)
