Reformasi Birokrasi dan Kinerja ASN

PELANTIKAN Sumanto sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cirebon menjadi momentum penting untuk memperkuat arah tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, bersih, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan akan lebih selektif dalam menempatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi jabatan yang kosong.
Penegasan ini bukan sekadar janji administratif, melainkan ujian nyata komitmen terhadap profesionalisme birokrasi.
Selektivitas dalam menempatkan ASN adalah langkah tepat, namun implementasinya perlu dikawal agar tidak sekadar menjadi jargon. Reformasi birokrasi akan berjalan baik jika setiap pejabat dipilih karena kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerjanya, bukan karena kedekatan pribadi, kepentingan politik, atau balas jasa.

Kota Cirebon membutuhkan birokrasi yang bisa “lari kencang” sebagaimana diungkapkan wali kota, tetapi kecepatan itu harus sejalan dengan arah yang benar dan tujuan pelayanan publik yang nyata.

Dalam konteks ini, peran Pj Sekda menjadi krusial sebagai penghubung antara visi kepala daerah dan pelaksana kebijakan di lapangan. Ia dituntut menjaga ritme pemerintahan agar tetap stabil, memastikan sinergi lintas sektor, dan menjadi teladan integritas bagi ASN lainnya.

Namun, selektivitas tidak cukup hanya dengan kata-kata. Diperlukan sistem penilaian kinerja yang transparan, mekanisme promosi yang objektif, serta pengawasan publik yang kuat.
Masyarakat berhak melihat bahwa pejabat yang diangkat benar-benar layak, bukan karena “belok-belok” kepentingan seperti yang diingatkan wali kota. Kota Cirebon saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga daya saing ekonomi di kawasan Ciayumajakuning.

Untuk itu, ASN harus menjadi motor perubahan, bukan beban birokrasi. Jika selektivitas yang dijanjikan benar-benar dijalankan secara konsisten, maka Cirebon tidak hanya memiliki birokrasi yang lari kencang, tetapi juga berlari di jalur yang benar, menuju pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada rakyat.***