Pastikan Kondisi Endapan Lumpur, BBWS Uji Sedimentasi Sungai Sukalila di Laboratorium
kacenews.id-CIREBON-Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung bersama DPRD dan sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon terjun ke lapangan guna melakukan pengambilan sampel sedimentasi di sepanjang Sungai Sukalila, Rabu (15/10/2025).
Hal itu dilakukan sebelum alat berat diturunkan untuk melakukan pengerukan lumpur dan air atau normalisasi di sungai tersebut. Sehingga terlebih dulu endapan lumpurnya diuji di laboratorium. Untuk memastikan lumpur menumpuk selama puluhan tahun aman atau malah mengandung bahan berbahaya.
Pengambilan dilakukan di tiga segmen berbeda. Yakni di arah Pelabuhan Cirebon, di tengah jembatan, dan sekitar area tempat pembuangan sampah (TPS).
Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air (SDA) Ahli Pertama BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dimas Harya mengungkapkan, pihaknya menggunakan dua alat untuk mengambil sedimentasi sungai. Yakni sediment grabber untuk mengambil sedimen dasar dan USDA-59 untuk mengambil sedimen layang.
Menurutnya, semua sampel yang diambil akan diuji di laboratorium untuk mengetahui kadar kandungan di dalamnya. Meski lokasi laboratorium masih dikoordinasikan, pengujian kemungkinan besar akan dilakukan di Laboratorium Sucofindo.
“Hasil pengujian sampel baru diketahui sekitar satu hingga dua minggu ke depan,” ujarnya.
Menurutnya, pengujian tersebut bertujuan mengetahui kualitas air serta kandungan sedimen dasar dan layang, apakah masih aman atau mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
“Uji lab dilakukan untuk memastikan keamanan sedimen dan air sungai, sekaligus memetakan langkah pengerukan agar tidak menimbulkan risiko lingkungan,” katanya.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio mengungkapkan, proses pengujian ini menunjukkan koordinasi yang baik antara BBWS dan Pemkot dalam upaya revitalisasi sungai yang selama ini mengalami sedimentasi cukup parah.
“Kita sudah melalui rapat koordinasi bersama wali kota, BBWS, dan Komisi I DPRD. Alhamdulillah semua berjalan sesuai jadwal tanpa ada penundaan. Targetnya akhir tahun ini semua proses pengerukan bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Ia pun menekankan pentingnya hasil laboratorium sebelum pengerukan dilakukan. Hasil itu, akan menentukan apakah lumpur di dasar sungai bisa dimanfaatkan kembali atau justru dikategorikan limbah B3 yang membutuhkan penanganan khusus.
“Kita tunggu hasil labnya. Kalau tergolong limbah B3, tentu harus ada rencana khusus soal pembuangannya. Tapi kalau masih bisa dimanfaatkan, bisa jadi potensi yang berguna,” ucapnya.
Andrie menyebutkan, selain fokus pada pengerukan, pemerintah pun menyiapkan relokasi bagi para pedagang di bantaran Sungai Sukalila. Pemkot memastikan penataan dilakukan dengan menyediakan tempat baru yang lebih layak di Pasar Pagi.
“Kita harap para pedagang memahami, ini demi keindahan dan penataan kota. Mereka (pedagang) tidak hanya diminta pindah, tapi juga diberi tempat representatif dua lantai di Pasar Pagi,” tuturnya.
Proyek normalisasi Sungai Sukalila dijadwalkan mulai berjalan pada Januari atau paling lambat Februari 2026, dengan menyasar tiga titik utama tempat pengambilan sampel.
Sampel yang diambil, salah satunya, berasal dari bagian sungai dekat deretan pedagang figura.
Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Edi Siswoyo mengemukakan, wilayah tersebut merupakan kewenangan BBWS Provinsi Jawa Barat, bukan sepenuhnya milik Pemkot Cirebon.
Karena itu, tahapan penertiban harus dimulai dari peringatan resmi oleh BBWS kepada para PKL.
“BBWS itu harus menyurati PKL dulu untuk tidak berjualan di situ, baru nanti kita dukung pelaksanaan di lapangan,” katanya.
Menurutnya, jumlah pedagang yang akan ditertibkan diperkirakan mencapai ratusan orang di sekitar jembatan Sukalila.
Pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi di Pasar Pagi yang dinilai cukup menampung seluruh PKL.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyampaikan, penertiban kawasan tersebut merupakan bagian dari program besar normalisasi sungai oleh BBWS.
“Setelah direlokasi, bantaran Sungai Sukalila itu akan dibuat taman, yang sudah kita pikirkan,” katanya.
Program normalisasi ditargetkan rampung akhir 2026. Setelah itu, penataan PKL dilakukan bertahap, dimulai dari kawasan Sukalila sebagai titik awal.(Jak/Cimot)
