Bangun Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dan Berkeadilan bagi Seluruh Warga, Pemkab Cirebon Percepat Implementasi Pengarusutamaan Gender
kacenews.id-CIREBON-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Salah satu langkah strategisnya adalah mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang melibatkan berbagai perangkat daerah.
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah, H. Mochamad Syafrudin, mewakili Bupati Cirebon, H. Imron, dengan dihadiri pula Kepala DPPKBP3A, Indra Fitriyani, yang menekankan pentingnya memahami PPRG sebagai strategi pembangunan yang memastikan setiap kebijakan berpihak pada keadilan sosial.
“Pengarusutamaan gender bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tapi kerja bersama lintas sektor. Bimtek ini penting untuk menyamakan persepsi dalam menyusun program dan anggaran yang lebih responsif terhadap isu gender,” ujar Fitri, sapaan akrabnya.
Bimtek tersebut juga menjadi bagian dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diinisiasi oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Siti Komariyah, dengan tajuk “Optimalisasi Implementasi PUG di Tingkat Kecamatan”.
Menurut Fitri, strategi PUG berperan penting agar perempuan dan laki-laki memiliki akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang setara dari pembangunan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
“Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukan berarti memisahkan program untuk laki-laki dan perempuan, tetapi mengintegrasikan perspektif keadilan gender dalam setiap tahapan pembangunan,” katanya.
Kemudian sebagai tindak lanjut, DPPKBP3A mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG hingga tingkat kecamatan. Pokja ini menjadi wadah koordinasi dan aksi nyata untuk memastikan kebijakan pembangunan lebih efisien, efektif, dan adil secara sosial.
Ia mengemukakan, komitmen Pemkab Cirebon terhadap pengarusutamaan gender akan diperkuat sepanjang 2025. Melalui bimtek ini, para aparatur diharapkan memahami bagaimana merancang program pembangunan yang inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ke depan, kami ingin setiap kebijakan di Kabupaten Cirebon tidak hanya berpihak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kesetaraan dan keadilan gender. Karena pebangunan sejati harus memberi manfaat bagi semua,” tuturnya.(Is)
