Cirebon Surplus 63 Ribu Ton Padi, Bupati Imron: Kami Siap Jadi Lumbung Padi Nasional
kacenews.id-CIREBON-Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya meningkatkan produktivitas padi sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
Bupati Cirebon H. Imron menuturkan, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian dan masuk dalam program strategis nasional untuk mewujudkan swasembada pangan.
“Petani adalah pahlawan sejati yang telah berjuang di garis depan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi kita semua,” tutur Bupati Imron di tengah-tengah panen raya padi seluas 20 hektare di Desa Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jumat (26/9/2025) bersama unsur forkopimda.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, saya mengucapkan selamat Hari Tani Nasional,” katanya.
Karena itu, pihaknya berkomitmen penuh mendukung berbagai kebutuhan petani. Ia menyebutkan, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan strategis berupa benih unggul hingga pupuk subsidi, yang perlu dimanfaatkan oleh para petani secara maksimal agar produksi terus meningkat.
“Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai lumbung padi yang tangguh,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nurcahya, menambahkan, hasil panen padi tahun 2026 ini menunjukkan capaian yang melampaui target.
Pasalnya, dari target panen 183 ribu ton pada 2025, realisasi sudah mencapai 245 ribu ton. “Artinya, kita surplus sekitar 63 ribu ton. Ini menunjukkan produksi padi di Kabupaten Cirebon dalam kondisi aman,” kata Deni.
Deni menjelaskan, keberhasilan itu didukung penerapan masa tanam tiga kali (MT3) dalam setahun berkat bantuan irigasi dan pompa air dari pemerintah pusat.
Padahal sebelumnya, petani hanya bisa menanam dua kali setahun. “Program ini sesuai arahan Kementerian Pertanian, agar tahun 2025 petani bisa melakukan tiga kali tanam dalam setahun,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan ketersediaan pupuk sebenarnya tidak lagi menjadi masalah, karena distribusi saat ini sudah lebih sederhana.
Menurutnya, para petani cukup mendaftar melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menggunakan KTP, untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi.
“Pupuk tidak langka, pemerintah sudah menjamin ketersediaan. Hanya saja ada sebagian petani yang belum melaporkan kebutuhannya, sehingga terjadi kendala administrasi,” katanya.
Pihaknya memastikan, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan benih padi untuk masa tanam 2026 yang akan mulai dilakukan pada Oktober mendatang.(Junaedi)
