Ono Sebut Pemekaran Cirebon Timur Bukan Bermuatan Politik tetapi Kepentingan Pelayanan Masyarakat Jadi Lebih Baik

kacenews.id-CIREBON-Wacana pemekaran Kabupaten Cirebon Timur kembali mendapat sorotan. Meski wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB), sejumlah pihak mengingatkan agar prosesnya tidak terjebak pada tarik-menarik politik.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan, penentuan ibu kota dan kesiapan pemekaran harus didasarkan pada kajian teknis, bukan kepentingan elit tertentu.

“Lokasi jangan menjadi bahan perdebatan. Kajian teknokratis harus jadi pegangan utama, supaya tidak ada kepentingan politis yang menghambat. Karena tujuan pemekaran itu kan untuk meningkatkan pelayanan publik, bukan untuk bagi-bagi kekuasaan,” ujarnya.

Dari lima titik yang sempat diusulkan sebagai calon pusat pemerintahan, kini mengerucut menjadi tiga lokasi. Desa Karangmalang, Kecamatan Karangsembung, dinilai paling memenuhi kriteria karena lahannya milik desa, relatif aman dari bencana, dan tidak berada di jalur sutet.

“Ini alternatif yang prioritas. Karena tanah desa akan lebih mudah dikelola, dan lokasinya relatif aman,” jelas Ono.

Meski begitu, Ono menegaskan pemekaran tidak boleh terburu-buru. Infrastruktur dasar, layanan pendidikan, dan fasilitas publik harus lebih dulu dipenuhi. Ia menyoroti masih banyak kecamatan di Cirebon Timur yang belum memiliki sekolah negeri tingkat SMA/SMK, serta kondisi jalan yang masih banyak rusak.

“Kalau dipaksakan, yang menanggung bebannya justru masyarakat. Jadi CDPOB ini momentum bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan mendasar lebih dulu,” tegasnya.

Cirebon Timur sendiri menempati peringkat ke-6 dari 10 daerah yang masuk daftar CDPOB dengan skor 351. Posisi ini cukup baik sebagai modal awal, meski perjalanan menuju pemekaran penuh masih panjang karena moratorium pemekaran daerah masih berlaku.

“Selanjutnya tergantung keputusan pemerintah pusat. Apakah moratorium dibuka untuk beberapa daerah saja, atau dicabut secara keseluruhan,” jelas Ono.

Bagi Ono, pemekaran bukan semata soal wilayah baru, melainkan tentang masa depan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih merata. Karena itu, syarat utama yang harus dijaga adalah kajian objektif, bebas dari kepentingan politik, dan berorientasi pada masyarakat.(Mail)