Wujudkan Pembangunan yang Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat, Perangkat Daerah Harus Miliki Terobosan Baru
kacenews.id-CIREBON-Agenda pembangunan 2025 diminta tidak berhenti pada tataran formalitas belaka. Namun harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia saat menghadiri penandatanganan Program Kinerja Pembangunan 2025 antara bupati dan kepala perangkat daerah, di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (16/9/2025).
Menurutnya, momentum ini harus dimaknai sebagai langkah awal menuju pembangunan yang lebih serius dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar acara seremonial. Saya melihat ini sebagai momentum penting untuk menunjukkan keseriusan kita dalam pembangunan di 2025,” katanya.
Acara penandatanganan itu turut dihadiri unsur strategis, mulai dari Kejaksaan, TNI, hingga Polri. Sophi menilai keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi sinyal positif bahwa pembangunan di Cirebon akan didukung penuh secara lintas sektor.
Namun, ia mengingatkan banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. “Jangan sampai program pembangunan hanya jadi rutinitas tahunan. Saya berharap ada terobosan baru dari perangkat daerah agar hasil pembangunan benar-benar menyentuh kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain mendorong inovasi, DPRD juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Sophi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengesahkan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
“Kami berharap Perda ini mulai berjalan pada 2026. Dengan TJSLP, beban APBD bisa berkurang dan tidak terjadi tumpang tindih anggaran,” katanya.
Menurutnya, keberadaan Perda TJSLP memungkinkan pembangunan di Kabupaten Cirebon dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif, sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Tujuan utama dari TJSLP adalah menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan tanpa membebani keuangan daerah,” katanya.(Is)
