Mendagri Tito Karnavian Intruksikan Para Pejabat dan ASN Tak Korupsi serta Pamer Kemewahan
kacenews.id-CIREBON-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, dan jajarannya untuk menunda semua jenis kegiatan yang bersifat seremonial yang terkesan hanya menghabiskan uang.
Tidak hanya soal dinas, Mendagri juga mengingatkan kepada para pejabat daerah beserta keluarganya untuk tidak pamer kemewahan.
Bahkan Mendagri juga menginstruksikan agar acara pribadi juga dilaksanakan secara sederhana, baik untuk saat ini dan untuk ke depan.
Menangapi instruksi dari Kemendagri tersebut, Bupati Cirebon, H Imron langsung mengeluarkan kebijakan larangan flexing atau pamer gaya hidup mewah bagi seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Imron menegaskan, larangan ini tidak hanya berlaku di lingkungan kerja, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari maupun aktivitas di media sosial.
Menurut Imron, pejabat dan ASN memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan teladan yang baik, terutama dalam menjaga empati sosial di tengah masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
“ASN dan pejabat publik itu digaji oleh rakyat, sehingga jangan sampai memperlihatkan kemewahan yang justru melukai perasaan masyarakat. Kita harus hidup sederhana, baik di kantor maupun di tengah kehidupan bermasyarakat,” katanya.
Imron juga menekankan larangan flexing berlaku bukan hanya untuk pejabat dan ASN, melainkan juga bagi anggota keluarganya.
Pasalnya hal ini untuk mencegah munculnya kesan pemerintah daerah hanya mementingkan diri sendiri dan jauh dari kehidupan masyarakat.
“Sering kali kita melihat di media sosial, bukan hanya pejabat yang pamer, tapi juga keluarganya. Mulai sekarang itu tidak boleh terjadi lagi. Semua harus menahan diri,” ujarnya.
Selain larangan flexing, Imron juga mengatur penyelenggaraan kegiatan seremonial kedinasan. Menurut Imron, acara-acara resmi pemerintah harus dilaksanakan secara sederhana, hemat, efektif, dan efisien.
“Jangan ada lagi pesta berlebihan atas nama dinas. Anggaran yang kita kelola adalah uang rakyat, jadi harus digunakan sebijak mungkin. Lebih baik difokuskan untuk pelayanan publik, infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat yang benar-benar mendesak,” katanya.
Ia meminta agar pejabat tidak menjadikan kegiatan kedinasan sebagai ajang unjuk kemewahan. Menurutnya, prinsip efisiensi harus menjadi pedoman utama agar anggaran daerah tepat sasaran.
Lebih jauh, Imron mengingatkan seluruh ASN agar menjadikan kesederhanaan sebagai pola hidup sehari-hari. Tidak hanya di kantor, melainkan juga dalam interaksi sosial di masyarakat.
“ASN adalah pelayan publik, bukan pejabat yang harus dilayani. Kalau mereka menunjukkan kesederhanaan, masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah. Sebaliknya, kalau pamer, masyarakat akan semakin jauh,”katanya.(Junaedi)
