Aksi Demo Rusuh dan Penjarahan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Kerugian Capai Rp 10 Miliar
kacenews.id-CIREBON- Meski kerusakan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon akibat penjarahan dan pembakaran sudah jelas terlihat, proses pemulihan masih terhambat.
Hingga kini belum ada kepastian jumlah kerugian resmi dari Inspektorat, sementara status darurat bencana pun tak kunjung ditetapkan oleh Bupati.
Padahal, estimasi awal dari tim audit menyebut kerugian perangkat elektronik saja sudah menyentuh angka Rp5 miliar. Jumlah itu berasal dari hilangnya ratusan komputer, CPU, server, hingga perangkat lunak penunjang. Jika ditambah kerusakan fisik gedung, angka total diperkirakan menembus Rp10 miliar.
“Ini baru estimasi sementara. Untuk kerusakan bangunan ada tim audit lain yang menghitung,” ungkap salah satu petugas audit, Kamis (4/9/2025).
Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon, Asep Pamungkas membenarkan munculnya angka Rp10 miliar saat kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri. Namun, laporan resmi tetap menunggu hasil audit Inspektorat dan Dinas PUTR.
“Kami sedang menunggu laporan PUTR soal kerusakan bangunan,” kata Asep.
Asep menambahkan, pihaknya segera menyiapkan proposal bantuan ke pemerintah pusat. Langkah itu ditempuh agar beban pemulihan tidak sepenuhnya ditanggung APBD.
“Kalau hasil taksiran kerugian belum juga keluar, kami tetap bisa ajukan proposal. Sesuai arahan wamendagri, ini untuk percepatan perbaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tengah menyiapkan skema perbaikan bertahap. Kepala BKAD, Sri Wijayawati, menjelaskan prioritas awal adalah memperbaiki instalasi listrik, kaca, dan pagar. Namun, skema anggaran masih terkendala aturan.
“Insiden ini tidak termasuk kategori bencana atau kejadian luar biasa (KLB), karena sampai sekarang belum ada SK darurat bencana dari Bupati. Jadi, anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) belum bisa dipakai,” jelas Sri.
Untuk mendukung operasional sementara, BKAD menyiapkan opsi penggunaan perangkat elektronik limpahan dari SKPD lain. “Investigasi kerusakan diperkirakan selesai 10 hari. Setelah itu baru mulai tahapan perbaikan,” tambahnya.
Ketidakpastian status darurat inilah yang membuat pemulihan gedung dewan berjalan lambat. Di satu sisi, kerusakan nyata harus segera ditangani. Di sisi lain, mekanisme birokrasi membuat proses bantuan tak bisa langsung turun.(Mail)
