Pelantikan Hendra Nirmala Momentum Perkuat Reformasi Birokrasi
PELANTIKAN H. Hendra Nirmala sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon beserta sejumlah pejabat eselon lainnya, menjadi peristiwa penting dalam dinamika pemerintahan daerah.
Sekda merupakan motor penggerak roda birokrasi yang bertugas menjembatani visi politik bupati dengan implementasi teknis di lapangan.
Dengan demikian, kualitas kepemimpinan seorang sekda akan sangat menentukan keberhasilan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Bupati Imron menegaskan bahwa pengisian jabatan dilakukan berdasarkan sistem merit, yakni mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta integritas pejabat.
Komitmen ini patut diapresiasi, sebab selama ini praktik pengisian jabatan di pemerintahan sering kali diwarnai oleh pertimbangan non-teknis, yang berpotensi menurunkan kualitas birokrasi.
Konsistensi dalam menjalankan manajemen talenta merupakan ujian nyata bagi Pemkab Cirebon agar reformasi birokrasi tidak berhenti pada jargon.
Penempatan pejabat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai Kepala Bagian Hukum juga menjadi langkah yang menarik. Keputusan ini menunjukkan adanya upaya memperkuat aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di tengah maraknya persoalan hukum yang kerap membelit pemerintah daerah, keberadaan pejabat dengan latar belakang penegakan hukum dapat memberi nilai tambah. Namun demikian, langkah ini juga menuntut sinergi yang baik agar tidak menimbulkan kesan birokrasi “dipenuhi” oleh institusi eksternal.
Kini, tantangan terbesar bagi pejabat yang baru dilantik adalah membuktikan kinerjanya. Publik menanti perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari transparansi anggaran, perbaikan layanan publik, hingga penyelesaian persoalan infrastruktur yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Sekda sebagai koordinator seluruh organisasi perangkat daerah harus mampu menciptakan birokrasi yang efektif, responsif, dan bersih dari praktik-praktik menyimpang.
Momentum ini hendaknya tidak sekadar seremoni rotasi jabatan, melainkan titik tolak lahirnya kultur baru dalam birokrasi Kabupaten Cirebon yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Rakyat menunggu bukti, bukan hanya janji.***
