Isu Kenaikkan PBB Sensitif, Jangan Sampai Salah Persepsi

kacenews.id-CIREBON-Pemerintah Kota Cirebon diminta untuk membuka akses informasi seluas-luasnya ke masyarakat soal isu kenaikan PBB untuk menghindari salah persepsi.

Kemudian, warga juga diimbau untuk berpikir jernih dan tidak terprovokasi oleh isu kenaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 1.000 persen.

Demikian disampaikan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H melalui Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, S.I.K., M.Hum., M.S.M..

Adi Vivid berada di Kota Cirebon pada Selasa malam, (19//8/2025). Ia sengaja bertemu dengan para wartawan, selain bersilaturahmi juga ingin meminta informasi terkait situasi terkini.

“Isu kenaikan PBB ini sangat sensitif sekarang. Setelah Pati, malam ini Bone. Kota Cirebon juga ada informasi soal reaksi warga terkait kebijakan ini,” tutur Adi Vivid.

Karenanya, ia meminta Wali Kota Cirebon untuk memberikan penjelasan soal PBB secara rinci agar tidak terjadi salah paham. “Saya telah bertemu Pak Wali, minta agar isu kenaikan PBB itu dijelaskan secara rinci. Buka akses informasi ke masyarakat seluas-luasnya supaya tidak mispersepsi,” tutur Adi Vivid.

Mantan Kapolres Cirebon Kota pada tahun 2016-2017 ini mengaku sudah meminta Walikota Cirebon Effendi Edo agar mengantisipasi secepat mungkin soal isu di seputar kenaikan PBB.

“Apalagi ada informasi yang tersebar luas kalau kenaikan mencapai 1.000 persen. Dari Pak Wali, saya dapat informasi sepenuhnya tidak benar,” tuturnya.

Adi Vivid meminta warga Kota Cirebon tidak terpancing provokasi. Apalagi, Pemkot Cirebon sudah menyatakan akan mengkaji ulang kebijakan kenaikan PBB tersebut.

“Sudah ada pernyataan Pak Wali. Kenaikan PBB akan ditinjau ulang. Lebih baik menunggu hasil revisi peraturan daerah yang mengatur soal PBB,” tutur mantan Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo ini.

Setelah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat, Adi Vivid meminta aparat keamanan, khususnya jajaran Polres Cirebon Kota untuk melakukan antisipasi sejak dini terkait isu kenaikan PBB.

“Kita harus antisipasi sedini mungkin. Apalagi ada ajakan demo. Harus mulai diantisipasi sejak awal,” tuturnya.

Adi Vivid juga meminta Pemkot Cirebon memberi informasi ecara detail dan rinci soal kebijakan kebaikan PBB. Jangan setengah-setengah yang akan mudah dipelintir oleh pihak-pihak tertentu, terutama di lni masa media social (medsos).

“Kalau teman-teman jurnalis saya percaya, membuat berita terkonfirmasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang liar di medsos. Makanya, buka akses seluas mungkin informasi untuk masyarakat, beri penjelasan secara rinci dan detail,” tuturnya.

Isu kenaikan PBB misalnya, Pemkot Cirebon harus menjelaskan bahwa itu ada klasifikasinya. Tidak semua ada kenaikan, bahkan untuk warga di daerah pinggiran, atau di jalan-jalan kecil, malah tidak naik sama sekali.

“Nah yang seperti ini harus dijelaskan detail dan rinci. Kenaikan PBB itu ada klasifikasinya. Tidak pukul rata, apalagi sampai 1.000 persen. Informasi yang terbuka, rinci dan detail ini penting dilakukan supaya tidak salah penafsiran,” tuturnya.**