DPUTR Tulang Punggung Infrastruktur Jadi Kinerja Harus Transparan dan Respon terhadap Kritik

kacenews.id-CIREBON-Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon kembali menuai sorotan tajam dari DPRD. Sekretaris Komisi III DPRD, Lukman Hakim, menilai instansi yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur itu gagal menjalankan tugasnya secara maksimal.

Menurutnya, lemahnya transparansi, keterlambatan realisasi anggaran, hingga sikap pasif terhadap kritik publik menjadi catatan serius yang harus segera dibenahi.

“Setiap rapat komisi, mereka tidak pernah bisa menjabarkan secara detail hasil evaluasi pekerjaan. Tidak terbuka. Seolah pengawasan dewan tidak dianggap,” tegas Lukman, belum lama ini.

Politisi PDIP tersebut juga menyinggung keterlambatan pelaksanaan anggaran murni 2025. Hingga pertengahan Agustus, pekerjaan yang seharusnya sudah rampung justru baru dimulai, padahal anggaran perubahan telah diketok.

“Aneh sekali. Anggaran perubahan sudah disahkan, tapi anggaran murni malah baru dikerjakan. Ini mengecewakan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Lukman menyoroti sikap DPUTR yang dinilai kurang responsif terhadap kritik. Ia menilai, alih-alih memperbaiki diri, dinas justru terkesan abai sehingga memicu aksi protes masyarakat.

“Masyarakat menyampaikan kritik, tapi mereka malah leha-leha, tidak bertugas dengan baik. Sampai masyarakat harus unjuk rasa. Ini tanda mereka tidak serius menjalankan anggaran dan program,” tambahnya.

Melihat kondisi ini, Lukman sepakat dengan pernyataan rekan sesama legislator, Yoga Setiawan, yang sebelumnya menyarankan adanya perombakan total di tubuh DPUTR.

“DPUTR ini harus dievaluasi besar-besaran. Kalau perlu, ‘bedol desa’. Dari kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, sampai kepala seksi diganti, agar roda organisasi berjalan lebih profesional,” tegasnya.

Meski demikian, Lukman menegaskan bahwa kritik DPRD bukan untuk menjatuhkan, melainkan bagian dari fungsi pengawasan demi kepentingan publik.

“Gak apa-apa dikritik, itu wajar. DPRD tidak akan diam melihat OPD yang kinerjanya tidak optimal. Semua ini demi akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(Mail)