Dianggap Masih Ada Pungli di Sekolah, Puluhan Massa Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Geruduk Kantor Disdik Kota Cirebon
kacenews.id-CIREBON-Pukluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan menggelar aksi demonstrasi di depan kKantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Rabu (30/7/2025).
Sembari membakar ban bekas, masjsa menuntut penghentian pungutan liar (tuntutan untuk menghentikan pungutan liar yang di lakukan oleh sekolah), transparasi pengelolaan keuangan (tuntutan untuk meningkatkan transparasi pengelolaan keuangan sekolah, termasuk penggunaan dana yang di pungut dari siswa dan orang tua), akuntabilitas (tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah termasuk pertanggungjawaban penggunaan dana).
Kemudian, pengembalian uang (tuntutan untuk mengembalikan uang yang telah di pungut secara liar kepada siswa dan orang tua), sanksi bagi oknum yang terlibat (tuntutan untuk memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang terlibat dalam pungutan liar), pengawasan yang lebih ketat (tuntutan untuk meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan sekolah), dan pemberian informasi yang jelas (tuntutan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang pungutan yang dilakukan oleh sekolah).
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Tryas menjelaskan, pihaknya bergerak karena hasil dari investigasi di tiap-tiap sekolah terjadinya pungutan liar (pungli) yang dilakukan sekolah yang mengatasnamakan komite sekolah salah satunya pungutan seragam yang bervariatif dari Rp1,1 sampai yang paling besar menjual seragam Rp3 juta.
“Teman-teman juga menanyakan harga seragam sampai sebesar itu, darimana kalau di mark up. Siapa lagi kalau bukan kita yang peduli dengan masyarakat terhadap pendidikan,” jelasnya.
Selain itu, menurut Tryas, saat penerimaan murid baru ada orang tua murid yang menjadi korban. Anaknya mendaftar ke SMP Negeri di Jalan Pemuda, tidak diterima. Padahal, rumahnya berada di depan sekolah tersebut. Kemudian, ada juga di SMP Negeri lain.
“Kami menduga ada permainan dari oknum panitia SPMB di sistem zonasi ini. Mangkannya kami bergerak karena kami peduli dengan pendidikan,” tuturnya.
Sementara itu salah satu orang tua murid yang anaknya tidak diterima karena zonasi, Bambang Rismayandi mengungkapkan bahwa pihaknya berharap bisa diterima di SMPN 4 karena jarak dari tempat tinggal ke sekolah hanya 179 meter.
“Saya sudah bolak-balik ke Disdik, permasalahan awalnya ketidaksesuaian di Akte tertulis Kota Cirebon, tapi di KK tertulis Cirebon saja. Itu permasalahan awalnya, jadi anak saya didaftarkan ke SMPN 7 agar hak anak bisa terpenuhi untuk bersekolah,” ungkapnya.
Usai menunggu perwakilan Disdik, masa aksi kecewa karena tak ditemui pihak Disdik, mereka mengancam akan melakukan aksi kembali dengan jumlah massa yang lebih besar lagi. Pada akhirnya, mereka membubarkan diri dengan tertib. (Jaka/KC)
FOTO: Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan berdemo di depan Kantor Disdik Kota Cirebon, Rabu (30/7/2025).(Jak)
